Jakarta, Gatra.com- Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengungkap berbagai potensi ancaman gejolak ekonomi global di tahun 2023. Ia mengatakan ketidakpastian global terus berlanjut menyusul perang Rusia-Ukraina yang belum rampung, hingga perang Dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok masih berlanjut.

"Lockdown di Tiongkok juga enam bulan lagi mengganggu mata rantai pasokan dunia," ungkap Perry secara virtual, Jumat (2/12).

Menurut Perry ada lima hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah RI dalam mewaspadai ancaman resesi global. Pertama, Perry menyebut pertumbuhan ekonomi negara maju di tahun depan diperkirakan menurun. Bahkan, resiko resesi di Amerika Serikat dan Eropa dikabarkan meningkat.

Selain itu, Perry mengatakan tingkat inflasi di AS, Eropa dan Inggris juga masih sangat tinggi. Diketahui tingkat inflasi tahunan di AS mencapai 7,75% (year on year) dan inflasi Inggris mencapai 8,8% (yoy).

Lebih lanjut, Perry menyebut kenaikan suku bunga bank sentra AS (The Fed) dan sejumlah negara maju diperkirakan akan semakin agresif di tahun depan. Hal itu menyusul tingkat inflasi yang masih tinggi. "Ini (kenaikan suku bunga acuan) tentu akan berlanjut sepanjang 2023, higher for longer," katanya.

 Di samping itu, indeks mata uang Dolar Amerika Serikat belakangan juga terus menguat. Hal itu, kata Perry membuat sejumlah mata uang utama termasuk rupiah menjadi tertekan.

Adapun hal terakhir yang perlu diwaspadai yaitu adanya fenomena cash is the king. Ia menjelaskan, fenomena tersebut muncul karena adanya persepsi akan resiko yang tinggi dari para investor global.

"Para investor global menarik dananya dari emerging market termasuk Indonesia dan menaruhnya dalam investasi yang likuid yang mendekati cash," jelasnya.

Kendati banyak hal yang berpotensi menjadi resiko ekonomi Indonesia, Perry mengatakan pemerintah akan tetap optimis dan waspada. Adapun optimisme itu didasarkan pada kuatnya sinergi inovasi kebijakan pemerintah RI dalam menghadapi gejolak ekonomi global.

"Kebijakan pemerintah dan kebijakan BI yang bersinergi erat termasuk kebijakan fiskal dan moneter yang sangat erat mengawal stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi," sebut Perry.

Selain sinergi kebijakan fiskal dan moneter, Perry mengatakan bahwa pemerintah bersama BI juga mendorong dengan sinergi kebijakan ekonomi nasional yang lain. Misalnya kebijakan dalam pengembangan infrastruktur fisik, digital, hilirisasi, investasi dan sumber daya manusia.

"Kami akan terus melakukan bauran kebijakan yang semakin optimal besinergi erat dengan pemerintah dan KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan)," pungkasnya.