Jakarta, Gatra.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan arahan yang harus diperhatikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menuju pemilihan umum (pemilu) serentak pada 2024 mendatang. Pertama, Jokowi meminta jajaran KPU untuk memastikan seluruh kegiatan di semua tahapan memiliki pengaturan teknis dan koridor hukum yang jelas.

"Hal ini penting untuk mengantisipasi dan juga mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang akan muncul," ujarnya saat menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang digelar di Jakarta, Jumat (2/12).

Baca Juga: Komisioner KPU Sebut 8 Sistem Elektronik Jelang Pemilu 2024 Sudah dalam Kondisi Siap

Jokowi juga meminta KPU mampu memastikan kesiapan sarana dan prasarana logistik secara detail, efisien, dan transparan. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi konflik yang mungkin terjadi. Menurutnya, hal-hal teknis dapat menjadi politis dan berpotensi menimbulkan permasalahan di lapangan jika tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik.

"Jangan sampai ketidaksiapan menyebabkan nantinya keributan-keributan di lapangan. Hal kecil-kecil ini kalau kita tidak detil mengikuti, menyelesaikan bisa menjadi persoalan di lapangan, jadi keributan-keributan di lapangan," terangnya.

Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia (SDM) di setiap tingkatan juga perlu disiapkan KPU. Ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab KPU yang mengawal jalannya pemilu.

Jokowi juga meminta KPU untuk bekerja dengan efektif dan efisien, terutama dalam mengelola anggaran pemilu. Pelaksanaan pemilu di tengah kondisi ekonomi global yang penuh dengan ketidakpastian membuat seluruh pihak harus berhati-hati dan waspada dalam mengambil suatu kebijakan.

Baca Juga: Lantik Komisioner KPU dan Bawaslu, Presiden: Segera Tancap Gas

"Saya titip, KPU harus bekerja dengan efisien, memanfaatkan anggarannya dengan cermat dan efisien, mengatur skala-skala prioritas yang memang harus," ucapnya.

Presiden juga meminta KPU untuk memperkuat pendidikan politik bagi peserta pemilu maupun masyarakat. Tujuannya, pemilu yang damai, jujur, dan berintegritas bisa terwujud pada 2024 mendatang.

"Kita harus mendorong kampanye berkualitas yang menyehatkan demokrasi kita, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, mengedepankan politik adu ide, adu gagasan, bukan politik adu domba," ujarnya.

Pemilu serentak 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Pemilu ini digelar untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD dan Presiden-Wakil Presiden.