Jakarta, Gatra.com- Sekjen Kolaborasi Indonesia (SKI) Raharja Waluya Jati menyatakan pencalonan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dinilai tidak serta merta mengubah partai tersebut menjadi partai oposisi.

Jati melanjutkan pencalonan Anies Baswedan bukanlah domain pemerintah serta bukan bentuk pembangkangan atau perlawanan terhadap program-program pemerintah.

”Kita harus membedakan mana domain pemerintah dan mana domain parpol secara jelas. Tugas pemerintah saat ini adalah melanjutkan program-program yang belum terlaksana, termasuk Pemilu 2024 secara jujur ​​dan adil,” jelas Jati dalam Dialog Perubahan “Surya Paloh, Pemikiran dan Langkahnya”, Kamis (1/12).

Jati memaparkan tugas untuk menjaring figur calon pemimpin sesuai aspirasi rakyat dan mencalonkannya dalam Pemilihan Presiden tahun 2024 adalah domain partai politik.

Hak konstitusional parpol untuk mencalonkan capres itu harus dihormati oleh seluruh penyelenggara pemerintahan.

”Di alam demokrasi, langkah Nasdem sebaiknya disikapi dengan wajar tanpa permusuhan dan kebencian. Sebab, partai tersebut justru kelihatan paling serius dalam menyiapkan regenerasi kepemimpinan bangsa ke depan,” tegasnya.

Wakil Ketua Komnas HAM 2012-2017 M Nurkhoiron, menyarankan agar langkah Nasdem untuk mencalonkan Anies Baswedan harus dimaknai sebagai upaya pemulihan demokrasi

Hal ini, bagi Nurkhoiron, berguna untuk mencapai tujuan bernegara mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, khususnya dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi.

”Parpol harus memperjuangkan tokoh pemimpin yang memiliki keunggulan rekam jejak, seperti Anies yang membangun Jakarta tanpa menggusur. Sebab, cita-cita mewujudkan masyarakat adil dan makmur itu dimulai dari bagaimana cara kita memilih pemimpin,” tegasnya.

Nurkhoiron menegaskan seharusnya Nasdem mendorong partai-partai lain untuk mendengar membesarnya aspirasi rakyat yang mengharapkan munculnya kepemimpinan perubahan.

“Lebih banyak kader bangsa berkualitas unggul tampil dalam Pemilihan Presiden justru menunjukkan keberhasilan kaderisasi pemimpin bangsa,” ujarnya.

Menanggapi apa yang disampaikan Nurkhoiron, budayawan Sabrang Mowo Damar Panuluh (Noe Letto) menekankan pentingnya prinsip meritokrasi dalam demokrasi. Sebesar apapun partai politiknya, akan menjadi rapuh apabila tidak mampu menjalankan meritokrasi dalam memilih pemimpin.

”Banyak peradaban besar dalam sejarah menjadi hancur karena tidak mampu menghargai meritokrasi,” pungkasnya.