Jakarta, Gatra.com - Di sela-sela kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang, Menaker Ida Fauziyah menyempatkan diri mengunjungi pusat pelatihan (training center) Adecco Ltd. pada Selasa (29/11/202). Ia berharap Atsushi Ito selaku Dewan Direksi Adecco Ltd membuka peluang peningkatan kerja sama melalui skema private to private (P2P) dengan memberikan daftar perusahaan yang kompeten.

"Pertemuan hari ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih komprehensif terkait gambaran bagaimana Adecco Ltd. dapat meningkatkan dan mengembangkan kerja sama dalam program pemagangan dan Pekerja Migran Indonesia (PMI), " ujar Ida Fauziyah melalui Siaran Pers Biro Humas di Jakarta, Selasa (29/11/2022)

Menurut Ida Fauziyah, pihaknya sangat mendukung adanya adanya perusahaan yang memiliki peluang specified skill worker (SSW) atau pekerja berketerampilan spesifik dan pemagangan bagi masyarakat Indonesia.

"Saya percaya, dengan dukungan Mr. Atshusi beserta tim, kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Adecco, khususnya di bidang pelatihan dan penempatan SSW dapat lebih berkembang, " katanya.

Ida Fauziyah menegaskan perusahaan di Jepang yang dapat bekerja sama dengan Indonesia, harus bersepakat untuk mengedepankan transfer of knowledge serta perlindungan terhadap para peserta dari Indonesia. "Harapan Kemnaker, perusahaan tersebut dapat berkontribusi dalam hal pemberian standar pelatihan dan pendampingan utamanya kepada BLK dan BLK komunitas yang ada di Indonesia di bawah Kemnaker, " katanya.

Selain itu kata Ida Fauziyah, perlu adanya Training of Trainer (TOT) kepada para pengajar di Indonesia agar dapat mengikuti perkembangan industri di Jepang.

Dalam hal program SSW, proses yang dilakukan dapat melalui mekanisme P2P atau melalui P3MI (Indonesian Agency). Sementara dalam hal peserta pemagangan (ginoujissushei) proses dapat melalui SO (sending organization).

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Mr. Atshusi atas kesempatan yang diberikan, dan semoga bisa menjalin hubungan untuk peningkatan dan pengembangan kerja sama yang saling menguntungkan, baik untuk Pemerintah Indonesia maupun perusahaannya," katanya.