Sleman, Gatra.com - Warga Daerah Istimewa Yogyakarta menilai upah rendah dan gangster anak jalanan alias klitih jadi problem prioritas yang harus ditangani. Toh, mayoritas warga puas dengan kinerja pemda.

Hal itu terungkap dari hasil riset lembaga Kolasse bertajuk “Perilaku Pemilih dan Ikatan Sosial Masyarakat di DIY”, yang dipaparkan di Sleman, Selasa (29/11).

Publik DIY melihat kinerja pemerintah daerah memuaskan. Sebesar 86,6 persen responden warga masyarakat merasa puas terhadap kinerja Pemda DIY dengan skala 6-10. Namun mereka menuntut sejumlah masalah segera diatasi.

“Adapun persoalan yang perlu untuk segera diatasi adalah upah yang rendah/UMP rendah (18,6 persen), bantuan modal untuk usaha (18,1 persen), keamanan/klitih/begal (16,3 persen),” kata CEO Kolasse, Arga Pribadi Imawan, yang juga pengajar Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Selain itu, soal ketersediaan lapangan kerja (15,8 persen), dan ketimpangan ekonomi (13,4 persen) juga disorot. Relokasi pedagang Malioboro juga jadi bahasan, yakni sebesar 72,1 persen masyarakat DIY setuju dengan kebijakan tersebut.

Arga menjelaskan, penelitian digelar di 50 kalurahan lima kabupaten/kota di DIY kepada 500 responden pada 14-23 November 2022 dengan margin of error ± 4,38 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen.

“Persoalan prioritas warga, masyarakat menilai persoalan bantuan sosial (93 persen) perlu untuk segera ditangani,” ujarnya. Prolem berikutnya adalah perbaikan pelayanan publik (88,9 persen), gangster anak sekolah (79,9 persen), dan transportasi publik (76,0 persen).

Sistem zonasi sekolah juga dirasakan jadi masalah oleh 74,7 persen responden disusul harga hunian/rumah (69,3 persen), jumlah minimarket (63,1 persen), dan menjamurnya hotel (53,2 persen).

Sebesar 65,1 persen warga menyatakan juga menyatakan bahwa Dana Keistimewaan telah digunakan dengan baik. “Pada pertanyaan apakah penggunaan Danais telah dilakukan secara transparan atau tidak, sebesar 32,1 persen menyatakan bahwa sebagian penggunaan dana transparan,” katanya.

Sisanya, 24 persen penggunaan dana telah tranparn, sementara 10 persen menilai tidak tranparan dan 32 persen responden tidak dapat menilai, dan 1,1 persen menolak menjawab pertanyaan ini.