Jakarta, Gatra.com - Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Lasarus mengatakan bahwa standar bangunan tahan gempa harus diperhatikan. Hal ini diperlukan sebab Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi gempa tinggi.

"Standar terkait pembangunan rumah, rumah tinggal, ini salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam rangka mengantisipasi. Enggak ada yang bisa ngerem gempa. Gempa ini hanya bisa kita siasati saja," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di DPR, Selasa (22/11).

Seperti diketahui, Senin (21/11) lalu, terjadi gempa berkekuatan 5,6 magnitudo yang berpusat di Cianjur dan menyebabkan ratusan korban jiwa. Menurut Lasarus, jatuhnya korban yang tertimpa bangunan banyak disebabkan rumah-rumah yang roboh. Ia menyebut rumah-rumah itu tidak memenuhi standar ketahanan gempa sehingga mengancam nyawa manusia.

Lasarus menyebutkan bahwa analisis bangunan tahan gempa sudah dipelajari sejak lama dan teknologinya sudah ada. Ia mengatakan bahwa konstruksi dalam bangunan harus diperbaiki, termasuk dalam memperhatikan lokasi bangunan secara spesifik.

"Kalau kita bicara konstruksi ini kan dalam. Semennya tebal belum tentu tahan goncangan. Jadi ada sisi-sisi yang harus dipertimbangkan, dan masyarakat harus tahu itu. BMKG harus memberi data awal kepada pemerintah bahwa di jalur ini kalau mau bangun rumah harus memenuhi standar," paparnya.

Lasarus menegaskan bahwa perlu dipetakan daerah-daerah yang dilalui lempengan gempa, sehingga langkah-langkah bisa diambil terkait dengan penanganan lokasi di sekitar garis gempa. Ia menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa memberi pengarahan kepada masyarakat di jalur gempa sesuai dengan pantauan BMKG.

Menurutnya, kekurangan informasi terkait hal ini bisa membahayakan masyarakat. Maka, ia meminta BMKG untuk aktif memetakan jalur gempa yang ada di Indonesia sehingga antisipasi siklus tahunan gempa bisa dilakukan.