Jakarta, Gatra.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menangani longsoran di Jalan Nasional Cianjur-Puncak.

Longsor tersebut terjadi akibat dari gempa bumi dengan magnitudo 5,6 yang mengguncang 10 km Barat Daya Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada pukul 13.21 WIB dengan 6,84 derajat Lintang Selatan dan 107,05 Lintang Bujur, Senin lalu (21/11).

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja, mengatakan saat ini sedang dimobilisasi personil dan alat berat dari lokasi terdekat (sekitar 10 km) untuk pembersihan jalan nasional dari pohon-pohon tumbang dan tanah dari longsoran tebing agar jalan nasional dari Puncak - Cipanas - Cianjur bisa lancar.

"Sementara kami mobilisasi 5 excavators dan 7 dump trucks, 12 Hidran Umum, 4 toilet portable dan 7 tenda darurat ," kata Jubir Endra melalui rilisan pers yang diterima hari ini, Jakarta, Selasa (22/11).

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra menambahkan salah satu lokasi yang sudah diterima laporannya dari lapangan adalah di Kecamatan Cugenang pada ruas jalan nasional antara Kota Cianjur ke Puncak. Segera dilakukan pengerahan alat berat di sana serta mengantisipasi pada wilayah yang rawan terjadi gempa dan longsor.

"Laporan sementara ada 2 titik longsor yang parah. Sementara tidak ada jalan yang putus karena kerusakan struktur, tetapi putus karena tertutup pohon yang tumbang dan longsoran tanah. Kita akan siagakan personil dan alat berat di Cugenang dan lokasi berisiko tinggi sebagai antisipasi kemungkinan terjadinya gempa dan longsoran susulan," terang Jubir Endra.

Di akhir Endra yang mewakili segenap keluarga besar Kementerian PUPR menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalam kepada korban jiwa dan para keluarga korban yang ditinggalkan akibat peristiwa gempa bumi di Cianjur.

"Kepada seluruh masyarakat Cianjur dan sekitarnya, kiranya tetap waspada dengan risiko gempa atau longsor susulan. Untuk itu kita harus selalu update informasi resmi yang kredibel dari BNPB dan BMKG," tutup Endra.