Jakarta, Gatra.com - Pemerintah berkomitmen untuk terus mengembangkan ekosistem pendidikan vokasi di tanah air. Salah satu yang didorong yakni skema Pemadanan dan Matching Fund melalui program SMK Pusat Keunggulan.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Vokasi), Kiki Yuliati menyampaikan, di tahun 2022, Kemendikbudristek telah memfasilitasi 1.402 SMK PK yang tersebar di seluruh Indonesia. Proporsi dari jumlah tersebut, sebanyak 1.209 SMK PK memperoleh bantuan dari pemerintah melalui skema Matching Fund dan sebanyak 373 SMK PK mendapat hibah dari industri atau melalui skema pemadanan.

“Juga ada 349 dunia usaha dan dunia industri yang telah bersinergi dengan satuan pendidikan di daerah dengan investasi sebesar Rp439 miliar,” ungkap Kiki dalam keterangannya, Sabtu (19/11).

Pengembangan ekosistem vokasi juga dinilai Kiki telah sejalan dengan instruksi Presiden yang dituangkan dalam Peraturan Presiden tentang Implementasi Pendidikan Vokasi. Dimana, pendidikan vokasi menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

"Untuk itu, Presiden menaruh harapan besar untuk kemajuan pendidikan vokasi,” tutur Kiki.

Pada kesempatan yang sama, Direktur SMK, Wardani Sugiyanto menyampaikan, bahwa implementasi SMK PK Skema Pemadanan tahun 2022 berhasil meraih capaian hingga 373 SMK yang mendapat bantuan dari 349 industri. Sembilan di antaranya adalah konsorsium dengan total komitmen investasi industri terhadap SMK PK Skema Pemadanan sebesar Rp439,25 miliar.

Capaian tersebut tentunya juga dibarengi dengan adanya penyelarasan kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri, meningkatkan praktisi industri maupun kesempatan magang bagi guru untuk meningkatkan kompetensi.

"Juga pada peningkatan sarana prasarana yang mendukung pembelajaran,” jelas Wardani.

Sementara itu, Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Beny Bandanadjaja, menyampaikan bahwa program Matching Fund dalam ekosistem vokasi selama ini telah menjadi win-win solution.

Keuntungan industri salah satunya, yakni produk-produk yang dikerjakan bisa mendapat bantuan dari perguruan tinggi vokasi dan mendapatkan dukungan dana dari pemerintah.

"Di satu sisi, perguruan tinggi vokasi akan mendapatkan peran dalam industri dan sisi lain, industri dapat mengatasi masalahnya,” jelas Beny.