Jakarta, Gatra.com - Indonesia saat ini menjadi tuan rumah pada pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Penyelenggaraan G20 tersebut tentunya dihadiri oleh berbagai pemimpin negara dan para elit dunia.
Menurut Gerak Rakyat yang terdiri dari Greenpeace Indonesia, Solidaritas Perempuan, Trend Asia, Yayasan LBH Indonesia dan sebagainya menilai perhelatan G20 yang berjudul "Recover Together, Recover Stronger” hanya untuk memperkaya oligarki dari negara penyumbang tiga perempat emisi global.
Kemudian Yayasan LBH Indonesia mengatakan acara tersebut bukannya untuk membicarakan bagaimana nasib masa depan manusia dan lingkungan melainkan pemerintah justru menutup akses keterlibatan publik demi citra pemerintah di hadapan mata internasional.
"Pemerintah selalu menyebut bahwa pembangunan yang dilakukan untuk menyejahterakan rakyat, nyatanya justru banyak warga dimiskinkan dan dimarginalkan dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Berbagai perampasan lahan terjadi, disertai dengan kriminalisasi dan pembungkaman. Alam dirusak oleh sumber energi yang tidak bersih,” ujar Perwakilan Yayasan LBH Indonesia, Pratiwi Febri pada diskusi di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Rabu (16/11).
Bukan hanya Yayasan LBH Indonesia, Greenpeace Indonesia angkat bicara terkait dengan penghadangan yang telah dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan perwakilan masyarakat Probolinggo pada Senin lalu (7/11).
"Greenpeace yang ingin berkampanye kreatif dengan kampanye bersepeda sepanjang pantura dan mengunjungi komunitas terdampak krisis iklim, seperti masyarakat terdampak kenaikan permukaan laut di Pekalongan, Demak, dan Semarang. Namun, aksi kreatif dan damai tersebut dibenturkan dengan kekerasan lewat organisasi massa yang dirancang untuk menghentikan kami di Probolinggo,” tutur perwakilan Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak.
Kemudian dari Solidaritas Indonesia mengakui presidensi G20 bukan sarana untuk pemulihan masyarakat, perempuan miskin kota, petani, buruh migran yang selama ini terkendala oleh investasi yang merusak lingkungan hidup. Namun, sudah ratusan miliar dikeluarkan untuk mengamankan kekayaan untuk para pemimpin yang memiliki masalah pada Hak Asasi Manusia (HAM) di negaranya.
"G20 adalah forum untuk investor yang memanfaatkan pandemi, krisis iklim, dan lainnya untuk memperkaya diri. G20 terus bicara tentang investasi terhadap perempuan, tapi mereka tidak mengakui adanya ketimpangan sistemik yang menghalangi kesetaraan. Mereka menutupi fakta bahwa ada masalah sistemik dan mengajukan solusi-solusi palsu," tutup Solidaritas Perempuan, Arie Kurniawati.