Tangerang, Gatra.com - Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menyatakan progres serapan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berada di posisi 4 Nasional atau sebesar 70,93% dari APBD. Sementara untuk pendapatan, Pemprov banten berada di posisi 19 Nasional.

Hal itu berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri per tanggal 11 November 2022. "Tapi jarak antara Pemerintah Provinsi dengan lainnya itu sedikit perbedaannya. Mudah-mudahan, kita juga mengupayakan pendapatan kita bisa maksimal di 2022 ini," ujar Al Muktabar dalam keterangan yang diterima di Tangerang, Selasa (15/11).

Selain itu, kata dia, memasuki akhir tahun 2022 Pemprov Banten melakukan konsolidasi langkah-langkah akhir tahun. Memaksimalkan pelaksanaan anggaran untuk pembangunan Provinsi Banten.

"Beberapa hal kita pastikan betul terkait dengan akhir tahun. Jadi kita menstrukturkan langkah-langkah akhir tahun. Bagaimana serapan anggaran, bagaimana pendapatan, serta evaluasi pendapatan. Nah ini kita konsolidasikan dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," katanya.

Terkait pengendalian inflasi, lanjut Al, Pemprov Banten telah melaksanakan 4 langkah dalam pengendalian inflasi. Mulai dari penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), pemantauan harga dan persediaan barang di pasar, operasi pasar, hingga gerakan tanam.

"Dua lagi yang harus kita persiapkan adalah kerjasama antar daerah (daerah produksi) dan alokasi pembiayaan tertentu untuk ongkos transportasi," katanya.

"Kerjasama antar daerah untuk memastikan pasokan. Tapi itu sebenarnya dalam situasi yang sangat darurat. Kalau cabe tidak ada di sini, lalu kita beli ke daerah lain. Kerjasama itu ditindaklanjuti dengan kita mengalokasikan pembiayaan tertentu untuk ongkos transportasinya bisa menggunakan BTT," ungkapnya.

Dikatakan, terhadap dua langkah itu pihaknya akan memaksimalkan peran PT Agro Bisnis Mandiri (ABM) BUMD milik Provinsi Banten.