Jakarta, Gatra.com – Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Uli Arta Siagian, menyebutkan bahwa kebijakan perbaikan iklim di Indonesia sudah beragam, namun implementasinya tidak sesuai.

"Kita punya banyak kebijakan, ada taksonomi hijau, regulasi pinjaman bank. Tapi implementasinya, sering tidak sesuai dengan kebijakan yang ada," ujarnya saat ditemui usai aksi di Jakarta, Rabu (10/11).

Baca Juga: Aktivis Dorong Penanganan Masalah Iklim Dibahas Serius di KTT G20

Uli menilai bahwa implementasi buruk sangat dipengaruhi dengan transaksi yang terjadi. Ketika tujuan utama berkaitan dengan perputaran modal, maka nilai alam cenderung akan dieksploitasi.

Menurutnya, jika cara berpikir masih berfokus pada keuntungan semata, maka kebijakan apapun yang dirumuskan masih tidak akan membawa perubahan.

"Alam bawah sadar bepikirnya masih keuntungan. Kita ngomong ke luar kita punya kebijakan, aturan yang mendukung perubahan iklim, tapi implementasinya masih jauh," ucapnya.

Uli menjabarkan bahwa narasi global yang berkembang saat ini bukanlah hal yang tepat sebab alam kini diberi harga. Baginya, ini bisa menjadi bentuk eksploitasi alam. Ketika energi sudah dijadikan komoditas, maka konsumsinya akan terus didorong dan itu akan menjadi sumber permasalahan.

Baca Juga: Aktivis Sebut Hari Pahlawan Jadi Momentum Pemerintah Perbaiki Masalah Iklim

Menurutnya, solusi yang tepat adalah bagaimana perlindungan wilayah dengan menjaga hutan serta keanekaragaman hayati dengan memberdayakan masyarakat lokal. Perbedaan paling jelas bisa dilihat dari bagaimana masyarakat lokal dan masyarakat adat tidak berfokus pada keuntungan semata, melainkan menjadikan alam sebagai kesatuan dirinya.

"Masyarakat lokal dan masyarakat adat tidak melihat dari sisi ekonomi saja, tapi ekosistem, keterhubungan satu sama lain. Ada relasi budaya dan religius di situ," ucapnya.