Sarolangun, Gatra.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun anggaran 2023 Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi saat ini memasuki tahap pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif.

 

Tahapan tersebut di mulai setelah digelar rapat paripurna tingkat 1 tahap 1 DPRD Sarolangun dengan agenda penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Sarolangun tahun 2023, Selasa (8/11).

 

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Tontawi Jauhari didampingi Wakil Ketua I Aang Purnama dan Wakil Ketua II Syahrial Gunawan. Hadir Pj Bupati Henrizal, Sekda Endang Abdul Naser, para Kepala OPD, para Kabag dan para Camat.

 

Beberapa jam pasca rapat paripurna DPRD atau sekitar pukul 14.15 WIB, Pimpinan DPRD bersama Banggar, TAPD dan OPD langsung melakukan pembahasan terhadap Ranperda APBD tahun 2023, ini berkaitan dengan item anggaran dan kegiatan yang akan direalisasikan pada tahun 2023 dengan menyesuaikan terhadap kebutuhan daerah serta kondisi keuangan daerah.

 

Di paripurna DPRD, Pj Bupati Henrizal menyampaikan ringkasan Ranperda APBD 2023 yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan.

 

Henrizal mengatakan, pendapatan daerah tahun 2023 sebesar Rp1,225 Triliun lebih dengan rincian, yakni PAD Rp89,240 Miliar lebih, pendapatan transfer Rp1,091 Trilun lebih, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp424,971 Miliar lebih.

 

Selain itu, belanja daerah tahun 2023 sebesar Rp1,291 Triliun lebih dengan penjelasan sebagai berikut, belanja operasi Rp889,869 Milyar lebih, belanja modal sebesar Rp172,591 Miliar lebih, belanja tidak terduga sebesar Rp10,826 Miliar lebih dan belanja transfer Rp218,217 Miliar lebih.

 

"Surplus atau defisit, berdasarkan selisih antara pendapatan dan belanja daerah, maka dalam Ranperda APBD 2023 mengalami defisit Rp65,541 Miliar lebih," kata Henrizal.

 

Sementara itu, pembiayaan, penerimaan pembiayaan yang dihitung berdasarkan estimasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp75,541 Miliar lebih, pengurangan pembiayaan yang digunakan untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp10 Miliar.

 

"Berdasarkan perhitungan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan maka diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp65,541 Miliar lebih," ujarnya

 

Jika mengacu pada ringkasan Ranperda APBD 2023 yang disamapikan PJ Bupati Henrizal, sepertinya Ranperda APBD Sarolangun 2023 mengalami kenaikan, jika dibandingkan dengan Ranperda APBD Sarolangun 2022. Hal ini telihat pada sisi pandapatan dan belanja.

 

Rancangan pendapatan daerah Sarolangun tahun 2022 sebesar Rp1,172 Triliun dan rancangan belanja daerah Sarolangun tahun 2022 Rp1,215 Triliun.

 

Namun, pendapatan daerah Sarolangun pada Ranperda APBD tahun 2023 sebesar Rp1,225 Triliun lebih, sedangkan belanja daerah tahun 2023 sebesar Rp1,291 Triliun lebih.

 

Hal tersebut menunjukkan, bahwa pendapatan daerah 2023 diproyeksi mengalami kenaikan sekitar Rp53 Miliar dan belanja daerah 2023 diproyeksikan mengalami kenaikan sekitar Rp76 Miliar.

 

Berdasarkan pantauan di gedung DPRD, ketika siang menjelang sore, terlihat pembahasan perdana dilakukan pimpinan DPRD dan Banggar terhadap Dinas PU PR Sarolangun.

 

Sekda Endang Abdul Naser, Kadis PUPR Arief Hamdani, Kepala Bappeda H Muhammad, Sekdin PUPR Zainul Arifin bersama para Kabid dan Kasi di DPUPR sudah terlebih dahulu terlihat dalam ruangan pembahasan.