Jakarta, Gatra.com - Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia dilanda permasalahan angka putus sekolah tertinggi sebesar 83,7 ribu anak yang putus sekolah dari mulai SD sampai SMA, baik itu yang negeri maupun swasta menurut data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun ajaran 2020/2021.

Menurut penuturan dari Peneliti Pendidikan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Anggi Afriansyah peningkatan angka putus sekolah tersebut menjadi tantangan sebab terdapat kondisi dimana banyak siswa-siswa yang enggan untuk melanjutkan pendidikannya.

Baca Juga: Faktor Kemiskinan Bukan Penyebab Utama Angka Putus Sekolah di Indonesia Tinggi

"Orang-orang yang sudah bersekolah juga kemudian tidak mendapatkan kesejahteraan yang baik, sekolah tinggi-tinggi, namun setelah lulus gaji kecil atau adanya fenomena anak-anak muda jika kita mencari terminologi putus sekolah, banyak sekali video-video yang menunjukkan kenapa mereka putus sekolah," tutur Anggi dalam acara Seminar Nasional "The SDGs National Seminar Series" melalui Zoom di Bakrie Tower, Jakarta Selatan, Rabu (2/10).

Wakil Ketua Majelis Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, Didik Suhardi mengatakan dalam mengatasi angka putus sekolah di Indonesia dapat dilakukan dengan cara metode delivery modalities yang memberikan pilihan bagi para siswa agar tetap bisa mengikuti pendidikan.

"Seperti paket A, B, dan C yang merupakan pilihan dengan menyesuaikan kondisi setiap anak. Karena ada anak yang terpaksa membantu orang tua, dia harus bekerja. Dalam kondisi ini tentu tidak bisa diberikan sekolah reguler, mereka harus diberikan sekolah fleksibel waktu belajarnya dan materinya bisa menggunakan modul seperti sekolah terbuka," ucap Didik.

Baca Juga: Perkembangan Teknologi Berbasis Data Dibutuhkan untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Selain itu beberapa strategi dalam mengatasi angka putus sekolah di Indonesia dengan cara memperluas layanan pendidikan di daerah terpencil, terisolir, dan terpencar-pencar.

"Lalu, memberikan afirmasi khusus daerah-daerah kantong APK rendah, meningkatkan subsidi kepada sekolah dan siswa untuk kegiatan operasional sekolah dan keperluan siswa. Serta melakukan sosialisasi penuntasan wajib belajar kepada masyarakat," tutupnya.