Jakarta, Gatra.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Syah Kurnia, membacakan hasil survei nasional terkait dengan Evaluasi Publik atas Penegakan Hukum, Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Konstelasi Politik 2024, Rabu (26/10). Hasilnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap situasi ekonomi dan penegakan hukum masih menunjukkan ketidakpuasan.

"Masyarakat menilai ekonomi yang mereka persepsikan dalam situasi nasional, bukan yang mereka alami. Sejumlah 33% bilang baik. Hasil ini memiliki kecenderungan tingkat kepuasan yang menurun dibanding survei IPO pada Maret, kondisi ekonomi sangat tinggi sejumlah 68%, linier dengan kepercayaan publik kepada pemerintah," jelasnya di Jakarta, Rabu (26/10).

Baca juga: Partai Demokrat Enggan Usung Capres-Cawapres Berelektabilitas Rendah

Hasil survei menunjukkan bahwa kondisi ekonomi nasional dominan dinilai buruk oleh masyarakat. Lebih lanjut, bila dibandingkan dengan bagaimana situasi ekonomi nasional berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari atau tidak, 55% responden menyatakan bahwa situasi ekonomi nasional berimbas pada aktivitas sehari-hari.

Respons masyarakat terhadap penegakan hukum, hanya 37% responden yang menilai baik, dengan 1% diantaranya mengatakan sangat baik. Sejalan dengan persepsi situasi ekonomi yang berdampak ke kehidupan masyarakat, 53% responden mengatakan bahwa situasi penegakan hukum nasional berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari.

Baca juga: AHY: Ada Banyak Cara Selanatkan Fiskal Selain Menaikkan Harga BBM

Survei IPO juga menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga non-kementerian. Hasilnya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi lembaga paling dipercaya, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berada di posisi tiga dari bawah.

"Kepercayaan terhadap lembaga, tiga teratas yaitu TNI, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak pernah bergeser. TNI selalu jadi yang pertama," katanya.

Bagaimana persepsi masyarakat terhadap situasi politik nasional juga turut dicermati. Hasil survei IPO menunjukkan 41% responden menilai baik. Namun, ketika ditanya apakah situasi politik nasional turut berdampak dalam keseharian masyarakat, hanya 17% responden yang mengatakan berdampak. Hal ini berbeda dengan situasi ekonomi dan penegakan hukum yang dominan mengatakan situasi nasional turut berdampak.

Baca juga: Alih Kendali Kudeta 1 Oktober 1965, Aidit, Soekarno, Akhirnya Soeharto, Mendapat Wahyu Cakraningrat

"Elit ada gejolak politik, di bawah tidak merasa terjadi konflik. Situasi politik nasional diketahui, tapi gejolak yang di atas tidak sampai turun ke bawah. Ini kabar bagus karena pada 2014 dan 2019, gejolak di atas juga terjadi di bawah namun sekarang sudah berakhir. Barangkali, masyarakat di bawah sudah sampai titik jenuh untuk jadi bagian dari politik," lanjutnya.

Pandangan responden paling baik menilai kondisi sosial dan keamanan secara nasional, yakni sejumlah 61% mempersepsikan sudah baik. Situasi nasional ini juga disebut 68% responden akan berdampak pada kehidupan masyarakat.

Survei ini dilakukan kepada 1200 responden di seluruh Indonesia. Metode survei menggunakan multistage random sampling, dengan tingkat akurasi 95% dan margin of error sejumlah 2,90%.