Jakarta, Gatra.com – Jelang Hari Santi Nasional, Said Aqil Siroj (SAS) Institute mendorong pondok pesantren (Ponpes) untuk ambil bagian dalam mewujudkan bauran energi baru terbarukan (EBT) yang menjadi komitmen pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Deputi Kajian SAS Institute, Abi Rekso, dalam keterangan Sabtu (22/10), menyampaikan, itu merupakan salah satu hasil kajian pihaknya agar masyarakat Ponpes terlibat dalam transformasi energi nasional.

Dalam kajian tersebut, Abi mencontohkan Cina sebagai salah satu kekuatan baru di bidang energi tersebut. Negeri Tirai Bambu itu mempunyai tiga kunci sukses yang dapat dijadikan pelajaran.

Baca Juga: Perpres Percepatan EBT, Pemerintah Bidik Tiga Jenis Investasi

“Pertama, arah politik energi yang disiplin dan asertif. Kebijakan dijalankan hingga roda pemerintah paling bawah,” katanya.

Kedua, lanjut Abi, mega proyek EBT sebesar 450 GW yang terpusat di 5 provinsi prioritas. Mereka membangun PLTA dan PLTS di atas tambang batu bara yang sudah dimoratorium. Ketiga, hingga 2022 pemerintah Cina tercatat menyubsidi dan membiayai proyek EBT sebesar US$60 miliar atau setara dengan Rp852 triliun.

“Tentu dana konsorsium itu juga bagian dari investasi dalam maupun luar negeri. Inilah tiga pilar kesuksesan Cina dalam transformasi energi hijau,” ujarnya.

Menurutnya, Indonesia tidak menutup kemungkinan dapat meniru cara Cina untuk melakukan lompatan soal EBT. Terlebih lagi jika melibatkan semua pihak, termasuk Ponpes.

Menurutnya, pengembangan EBT ke depan bukan saja bergantung pada modal dan teknologi. Namun juga kesediaan lahan yang luas dan partisipasi masyarakat. Teorinya, semakin luas partisipasi publik makan akan semakin cepat tercapai target 23% bauran energi.

Dalam draft terakhir RUU EBT, Pasal 38 BAB XIII Partisipasi Masyarakat bisa dimaknai sebagai jalan masuknya masyarakat pesantren dalam transformasi EBT.

“Insyaallah SAS Institute akan menjadi lembaga yang terus mendorong keterlibatan masyarakat pesantren dalam transformasi energi nasional,” kata Abi.

SAS Institute sebagai salah satu lembaga yang memperjuangkan masyarakat pesantren menilai sikap pemerintah sebagai momentum positif bagi masyarakat pesantren.

Baca Juga: Dubes Norwegia: Potensi EBT Indonesia Besar, Namun Tak Didukung Aturan

Sebelumnya, dalam Paris Agreement 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapai target 23% bauran energi EBT pada 2025. Jokowi pun menerbitkan Perpres No. 112 Tahun 2022 dan RUU EBT.

Sejalan dengan itu, Kementerian BUMN juga mendorong kepada lintas perusahaan untuk mulai menuju energi energi hijau. Delapan BUMN kemudian menandatangani Net Zero Emission 2060 pada 18 Oktober lalu. Kesepakatan tersebut diharapkan dapat mempercepat target 23% bauran energi campuran EBT.

Menteri BUMN, Erick Thohir, pada kesempatan tersebut mendorong agar BUMN memiliki komitmen kuat menuju energi hijau. “Kami berharap para BUMN dapat menjalani prinsip ekonomi hijau dalam bertransformasi dan menjadi contoh baik bagi masyarakat Indonesia,” katanya.