Jakarta, Gatra.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI), Muhammad Tito Karnavian, mengharapkan Business Matching Forum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan negara.

“Kegiatan tersebut dapat menghasilkan output yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya dalam keterangan pers, Kamis (20/10).

Tito melalui video conference saat pembukaan Seminar Seminar Optimalisasi Produksi Potensi Ekonomi Kawasan Perbatasan, salah satu rangkaian Business Matching Forum di Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar), itu menyampaikan, kegiatan ini juga diharapkan berdampak positif bagi para pelaku UMKM di PLBN dan sekitarnya.

Baca Juga: BNPP: Renaksi Pengelolaan Perbatasan Mengacu Perpres Baru Diteken Presiden

“[Business Matching Forum] mendorong pembangunan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat lebih khusus daerah,” katanya.

Ia menjelaskan, selain seminar di atas, ada beberapa rangkaian acara dalam Business Matching Forum yang bakal dihelat mulai 20–22 Oktober ini, yakni temu bisnis para pelaku usaha UMKM di Sambas dengan calon pembeli/eksportir, baik dari dalam negeri dan luar negeri (Malaysia) di Wisma Nusantara Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk dan pameran produk unggulan di Halaman Plaza Pasar Wisata PLBN Aruk.

Orang nomor satu di Kemendagri ini, mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan arahan untuk mendorong percepatan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru di sekitar PLBN.

Presiden menekankan bahwa harus memperhatikan dan membangun kawasan perbatasan negara sehingga menjadi beranda terdepan dan etalase bangsa Indonesia.

“Pemerintah juga tidak berhenti untuk membangun zona inti di PLBN [ditambah dengan PLBN-PLBN baru], tapi dilanjutkan kepada zona pendukung dan memperlancar jalur konektivitas,” ujarnya.

Menurut Tito, Zona Pendukung PLBN dapat dikembangkan, di antaranya menjadi terminal barang dan penumpang, pusat perdagangan atau pasar, maupun fasilitas pendukung lainnya.

“Kawasan sekitar PLBN tersebut akan dijadikan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan menyiapkan sistem pengelolaan perbatasan yang terintegrasi,” katanya.

Tito mengatakan, arahan Presiden Jokowi itu diwujudkan dengan lahirnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw.

Menurut Tito, Business Matching Forum ini merupakan tindak lanjut kegiatan Inpres tersebut. Business Matching Forum tersebut juga diharapkan meningkatkan ketahanan nasional dan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, serta menguatkan rasa nasionalisme.

“Kita diharapkan dapat membanjiri negara tetangga dengan produk-produk kita, di samping akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, membuka lapangan kerja, dan lain-lain,” katanya.

Baca Juga: BNPP Minta Camat Ikut Awasi Penyaluran BLT Pengendalian Subsidi BBM

Meningkatnya ketahanan nasional, lanjut Tito dalam acara yang juga dihadiri Sekretaris BNPP RI, Restuardy Daud; dan Pajabat yang Mewakili Gubernur Kalbar, itu dapat meningkatkan rasa nasionalime di kalangan masyarakat di perbatasan.

Selain dua pejabat di atas, acara tersebut juga dihadiri oleh Kelompok Ahli (Pokli) BNPP RI, Letjen TNI (P) Ali Hamdan Bogra dan Irjenpol (P) Hamidin Aji Amin; Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP; Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Sekda Sambas, dan jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Sambas lainnya.

Kemudian, hadir juga pejabat perwakilan kementerian/lembaga, pejabat Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan pelaku usaha UMKM unggulan Sambas pada komoditas hortikultura, perikanan, perkebunan, tanaman pangan, industri kerajinan, industri olahan makanan dan minuman, serta pariwisata.