Semarang, Gatra.com – Wahid Foundation menggagas Sekolah Damai di Jawa Tengah. Dalam pelaksanaannya, Wahid Foundation akan membantu mengembangkan budaya damai melalui kebijakan dan praktik toleransi dengan melibatkan warga sekolah secara parsitipatif, kolaboratif, dan kreatif.

“Pilar sekolah damai yang pertama kebijakan, sekolah punya kebijakan untuk mengantisipasi intoleransi dan kekerasan di sekolah. Selanjutnya bisa berupa peraturan kepala sekolah atau SOP yang mencegah intoleransi," ungkap peneliti dari Wahid Foundation Ubbadul Adzkiya, dalam Focus Group Discussion (FGD) “Pentingnya Kebijakan Pencegahan Intoleransi dan kekerasan di Sekolah”, bersama jurnalis dan Badan Kesbangpolinmas Jawa Tengah, Rabu (19/10).

Pada dasarnya, jelas Ubbadul, sekolah damai ini bukan menambah kurikulum baru atau menambah mata pelajaran baru. Namun sekolah damai itu menerapkan budaya-budaya damai di sekolahan.

Baca Juga: Wahid Foundation Kenalkan Program Sekolah Damai

"Harapanya tidak ada lagi kasus di sekolah negeri seperti muslim dan non muslim ruangannya dipisah. Selain itu kasus tidak ada pemilihan ketua OSIS non muslim kemudian di batalkan oleh sekolah,” kata pria yang akrab disapa Ubed ini.

Harapannya, lanjut Ubed, juga ada mushola dan ruang ibadah bersama untuk semua agama. Serta pilar pengelolaan organisasi. “Menajemen organisasi dalam pembentukan pengurus tidak lagi ada diskriminasi karena beda keyakinan,” sebutnya.

Dalam implementasi sekolah damai, Wahid Foundation membentuk kelompok kerja (pokja) damai. Setelah sekolah damai dilauncing, Ubed berharap tidak hanya berhenti disini saja. Kelanjutanya ada pokja yang akan memberikan pelatihan dan training mengajak kepala sekolah siswa dan OSIS dan aktivis yang mengawal kedamaian di sekolah.

"Tujuan kebijakan sekolah damai, pertama memaksimalkan instrumen hukum yang telah tersedia. Kedua, mendorong penetapan kebijakan baru prosedur menajemen pengelolaan pendidikan yang mengeluarkan kurikulum sekolahan. Ketiga, mendorong keterlibatan semua pihak terutama perempuan dan kelompok rentan lainya untuk berpartisipasi dalam pengolahan sekolah damai tanpa membatasi hak dasar sebagai warga Negara," terangnya.

Dengan mengundang kalangan media, Ubed berharap jurnalis ikut memberikan support. Selain itu juga media menjadi sarana penekan kebijakan yang tidak berjalan semestinya.

Wahid Foundation melaporkan, tahun 2018 program ini sudah ada di beberapa SMA/SMK di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

"Pada September kami melakukan kick off mengundang dari 70 SMA/SMK se-Jateng sebagai perwakilan dari semua sekolahan yang ada di Jawa Tengah untuk menjadi percontohan implamentasi sekolah damai. Dari 35 kabupaten/kota diambil 2 sekolahan negeri favorit," jelasnya.

Kemudian Pada tanggal 24 Oktober 2022 Wahid Foundation akan melauncing sekolah damai bersama Gubernur Jawa Tengah dan Yenni Wahiud. Wahid Foundation akan mengundang para kepala sekolah, guru agama Islam Guru BK, Rohis dan OSIS. Kegiatan akan dilaksanakan di Kota Solo secara hibryd.

Sementara itu, perwakilan Wahid Foundation, Devida Ruston Husein mengatakan pihaknya sudah melaksanakan sekolah damai ini sejak 2018 dan sudah menggandeng kerjasama dengan Kesbangpol Jawa Tengah, Lembaga Sosial Agama (eLSA) Semarang, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan lainya.

"Hari ini mengundang media untuk diskusi intoleransi dan kekerasan di sekolah karena banyak kejadian-kejadian di Indonesia kemarin terjadi di Depok ada diskriminasi. Program ini akan dilauncing oleh Wahid Foundation dan Pemprov di Solo" jelasnya.

Kabid Ideologi Badan Kesbangpol Jateng Widhi Nugroho juga memberi laporan bahwa pada tahun 2021 Pemprov Jawa Tengah sudah punya SK Gubernur tentang deradikalisasi.

Widhi menyampaikan bahwa program yang dibawa Wahid Foundation akan berkelanjutan. Oleh sebab itu, Widhi menegaskan bahwa Kesbangpol Jateng berharap peran dari media untuk bersama mengawal sekolah damai.