Oleh: Eric Hermawan *)

Mesin penggerak partai politik benar-benar telah memanas. Semua tinggal menunggu waktu koalisasi partai apa saja, menjagokan siapa. Dalam suasana serba mengharu-biru pemilu dua tahun depan, melenakan kita akan urgensi masalah negara ini untuk diselesaikan yakni penegakan hukum. Kita belum mendengar rekam jejak dan kedekatan figur politik dalam mengurai persoalan hukum di Indonesia.

Oase hadirnya figur penegak hukum negeri dipertontonkan Menkopolhukam Mahfud MD. Sekalipun beberapa kali terjegal dicalonkan sebagai kandindat cawapres, bukan berarti dirinya merasa perannya terbatas dan selesai. Lihat bagaimana mega korupsi BLBI yang tidak tersentuh proses penyelesaiannya kini telah menemukan titik terang, setelah dirinya diminta menjadi pengarah satgas BLBI.

Bukan main-main perkiraan awal nilai aset yang disita sebesar kurang lebih Rp2 triliun. Penyitaan ini dilakukan sebagai upaya penyelesaian hak tagih negara dana BLBI yang berasal dari obligator PT Bank Asia Pacific sebesar Rp3,57 triliun. Apakah itu semua cukup sebagai harga penebusan kerugian negara, tentu tidak. Mahfud bahkan tidak segan menyeret para obligator yang main dibawah meja jika tidak kooperatif.

Tidak berlebihan jika publik di media sosial menyebut kehadiran Menkopolhukam itu wajib ada dalam setiap polemik besar republik ini. Dalam kasus penembakan yang dilakukan Irjen Fredy Sambo telah membuat marwah institusi besar Polri benar-benar dibuat hancur, Mahfud MD berani menjalankan nuraninya dengan baik.

Di satu sisi Polisi adalah aparat penegak hukum pidana yang paling sulit diterka. Pekerjaannya dalam menegakkan hukum dipengaruhi banyak variabel. Mahfud MD tidak percaya begitu saja dengan alasan sederhana yakni rekayasa tembak menembak. Bahkan temuannya menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang yang lebih besar di tubuh Polri dari efek karambol kasus Sambo itu.

Tidak selang waktu lama, Indonesia dikejutkan kembali dengan Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 132 orang. Presiden cukup terpukul dan ikut didesak publik nasional maupun internasional segera menemukan titik terang simpul peristiwa naas itu. Lagi-lagi Presiden meminta Mahfud MD untuk membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk mengurai benang kusut yang terlanjur saling tunjuk hidung satu sama lain.

Salus populi suprema lex, keselamatan rakyat adalah hukum yang lebih tinggi dari hukum. Tidak terbantahkan dalam hitungan hari, tim TGIPF menemukan titik terang. Tiga peran di atas gambaran kecil tugas atas peristiwa hukum krusial yang berani perankan dengan baik oleh Mahfud MD.

Wakil Presiden Alternatif

Republik ini butuh sosok yang dapat membawa ketentraman dan rasa keadilan dalam keseharian berbangsa dan bernegara. Mahfud MD dapat menjadi alternatif dari figur politik yang sudah hadir terlebih dahulu. Sosok manajerial dan penengah yang baik adalah karakter yang banyak diperbincangkan publik untuk gambaran klateria calon wakil presiden 2024 mendatang.

Kita harus ingat bahwa suasana kegandrungan batin terhadap kandidat wakil presiden alternatif yang mampu menggelindingkan perubahan cepat ini paling kuat terlacak di kalangan kawula muda yang melek politik dan giat berselancar di jejaring media sosial digital. Para kawula muda bukan saja semakin ketar-ketir atas masa depan mereka masing-masing, melainkan juga kian risau terhadap hari depan pemerintahan negara dan bangsa.

Mereka pun kian sadar bahwa nasib pribadi mereka sangat erat terkait dengan keberesan negara dan bangsa. Mereka sesungguhnya peduli dan ingin aktif berperan dalam percaturan politik. Keterkejutan publik meningkat menjadi geram karena pada saat yang hampir bersamaan disodori kandidat presidensial stok lama yang itu-itu lagi.

Tokoh alternatif dimaksud adalah tipikal pemimpin baru, tidak hanya sebagai hasil proses regenerasi, tetapi juga memiliki visi perubahan jelas dan tegas yang didasarkan pada rekam jejak (track record) kapasitas maupun integritasnya.

Mahfud MD lagipula bukan orang baru yang selalu masuk dalam bursa calon wakil presiden. Pada pemilu 2019 lalu, dia bahkan hampir menjadi pendamping Presiden Jokowi jika tidak digagalkan oleh keputusan elit politik di detik-detik terakhir.

Kenegarawan Mahfud MD rupanya tidak terbantahkan, dirinya sama sekali tidak menaruh sakit hati. Bahkan peran-peran penting dalam jabatannya sebagai Menkopolhukam saat ini telah banyak memudahkan kinerja kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.

Tersumbatnya laju figur alternatif, termasuk kalangan progresif, lebih karena wacana kepemimpinan saat ini didominasi elite partai politik. Akibatnya, sebagian besar tokoh yang muncul dan dimunculkan masih stok lama dan didominasi politikus partai politik itu sendiri. Partai politik seakan masih menjadi satu-satunya sumber rekrutmen dan produsen pemimpin politik, termasuk capres-cawapres, dan kepala daerah.

Pada internal, partai sendiri sebenarnya juga memiliki tokoh-tokoh progresif dan berintegritas kuat, tapi kans mereka sering terhambat oligarki partai yang ingin mempertahankan status quo. Tak banyak tersedia mekanisme internal partai untuk legowo membuka peluang bagi figur alternatif sekalipun dari partai mereka sendiri. Ketua umum partai hampir selalu menjadi pemegang tiket tunggal capres dari partai bersangkutan sekalipun tidak memiliki rekam jejak kepemimpinan yang meyakinkan.

Elektabilitas tak mesti bergantung pada popularitas saja, pertimbangan untuk menghadirkan calon yang berprinsip pada penegakan keadilan harus dipikirkan sebagai alternatif. Mahfud MD adalah salah satu sosok penting yang harus masuk dalam daftar cawapres yang layak didorong partai politik.

Selain kecocokan publik kita dengan sosok pekerja cepat dan berani ambil resiko, publik pasti berharap peran semacam itu tidak sebatas dalam urusan wewenang lembaga terbatas. Tetapi, harus ada pada pemikiran dan tindakan kepala negara.

*) Eric Hermawan, Pemerhati Politik Nasional.