Jakarta, Gatra.com - Sekjen Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Budi Laksana menilai pemberian konsesi pemerintah saat perundingan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI-Vietnam, merugikan.

Konsesi ini membuat Indonesia kehilangan wilayah, hak berdaulat kita dirugikan, daerah penangkapan ikan diperkecil sehingga sumber daya perikanan dikurangi, kehidupan nelayan kita akan lebih sulit. "Imbasnya nasib memang terhadap nelayan," kata Budi Laksana dalam keterangan tertulisnya.

Dalam kondisi seperti ini, Budi menilai tak berlebihan jika puluhan nelayan menyampaikan penolakan dengan menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta belum lama ini.

Dalam aksi ini, pengunjuk rasa menuntut pemerintah tidak memberikan konsesi besar kepada Vietnam dalam perundingan penetapan batas ZEE RI-Vietnam. Mereka juga mendesak pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara dan kepentingan nelayan.

Saat menggelar aksi, nelayan membawa spanduk dan papan-papan tersebut bertuliskan Lindungi Nelayan, Peduli Nelayan, Jaga ZEE dan Tolak Konsesi kepada Vietnam.

"Kami berharap pemerintah dapat mendengarkan aspirasi para nelayan dan menjaga kepentingan nelayan. Wilayah laut itu sangat penting bagi nelayan kami," kata Bambang Susanto selaku Koordinator aksi.

Perundingan batas ZEE dengan Vietnam terakhir diketahui dilakukan di Vietnam pada 26-27, Septemper 2022 yang merupakan putaran ke-15.

Aksi unjuk rasa tersebut yang digelar pasca setengah bulan setelah perundingan putaran ke -15 menunjukkan ketidakpuasan kalangan nelayan terhadap proses perundingan dan sikap konsesi pemerintah.

"Apabila konsesi ini menjadi kesepakatan akan ada banyak nelayan yang terdampak," ucapnya.

Hal ini dikarenakan wilayah di mana nelayan dapat memancing akan berkurang secara signifikan. “Dan secara efektif akan mengurangi pendapatan mereka juga," tegasnya.