Karanganyar, Gatra.com-Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) diharapkan mengkroscek data kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karanganyar, Jateng yang mencapai 122.141 jiwa atau 13 persen dari total penduduk 900 ribu jiwa. Sebab, data kemiskinan ekstrem dari pemerintah pusat diragukan kebenarannya.

"Pemkab menerima datanya by name by addres untuk kemiskinan ekstrem. Lalu kami rapatkan ke pemerintah kecamatan. Data itu ditindaklanjuti dengan visit sampling, ternyata banyak yang tidak tepat. Ada yang rumahnya bagus dan orang kaya," kata Wakil Bupati Karanganyar, Rober Christanto di sela Regsosek perdana oleh BPS di kediamannya, Minggu (16/10).

Baca juga : RI Naik Peringkat dalam Pelaksanaan Pemerintahan Berbasis ...

Bagi Rober, Regsosek diyakini bisa menyajikan data riil kemiskinan di Karanganyar. Sebab, menggunakan metode home visit. Kondisi rumah, penghasilan keluarga dan beban ekonominya direkam oleh petugas melalui dialog langsung ke responden yang tersebar di 177 desa/keluragan. Dalam hal ini, BPS menerjunkan 1.522 personel pendataan lapangan.

"Kami ingin satu data tunggal itu riil. Bukan sampling. Sehingga pengentasan kemiskinan bisa tepat, terarah dan efektif efisien," lanjutnya.

Baca juga : Bappenas: Regsosek Kunci Transformasi Pembangunan - Gatra

Ia menyebut selama ini data kemiskinan membuat bingung satgas pengentasan kemiskinan di daerah. Bantuan langsung tunai (BLT) dari dana pemerintah sering kali tak tepat sasaran. Potret kemiskinan yang dirangkum Regsosek diminta dilaporkan ke kementrian terkait agar memperbaiki data sebelumnya. Jika Regsosek sukses, ia yakin intervensi program bakal lebih jelas.

Baca juga : BPS: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terancam Anjlok, Bila ...

Senada, Kepala BPS Karanganyar, Dewi Trirahayuni mengatakan persoalan akurasi data sangat penting. Utamanya, meyakinkan masyarakat agar mau didata petugas BPS. Menurut Dewi, pendataan Regsosek akan dilakukan sebulan penuh mulai 14 Oktober-14 November dengan target sebanyak 306.000 keluarga yang akan didata. Sedangkan jumlah tim pendata dari BPS sebanyak 1.522 orang dengan sasaran per satu petugas mendata sebanyak 250 keluarga.

“Dengan target itu seharinya setiap petugas mendata sebanyak 10 keluarga selanjutnya data tersebut diverifikasi untuk masuk sebagai data nasional,” pungkas Dewi Trirahayuni.