Jakarta, Gatra.com - Peneliti ISESS Bidang Kepolisian, Bambang Rukminto, memberi catatan tersendiri dalam pertemuan Presiden dengan seluruh petinggi Polri. Menurut Bambang, pertemuan tersebut tak menutup kemungkinan akan adanya pencopotan kepada terhadap Kapolri.

“Kemungkinan itu selalu ada. Presiden tentu tak mau di repotkan terus hanya dengan urusan kepolisian saja,” ujar Bambang melalui pesan Whatsapp kepada Gatra.com, Jumat, (14/10)

Baca Juga: Pengamat: Tanpa Tongkat Komando, Polisi Kembali Jadi Masyarakat Sipil Biasa

Dalam pengamatan Bambang, arahan langsung yang diberikan oleh Presiden secara tak langsung mengisyaratkan bahwa Kapolri tak bisa melakukan konsolidasi dan koordinasi internalnya dengan baik, sehingga Presiden merasa perlu turun tangan sendiri dalam memeberi arahan atas kegaduhan yang belakangan menghampiri korps bhayangkara itu.

“Jargon satya haprabu di Polri itu artinya setia pada pimpinan negara, selama ini disalah artikan setia pada atasan,” ujar Bambang.

Bambang menjelaskan beberapa peristiwa seperti Kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo dan Tragedi Kanjuruhan yang memakan banyak korban makin membuat kepercayaan masyarakat terhadap polisi kian menurut. Kepolisian dianggap belum bisa belajar terhadap penanganan krisis.

“Pernyataan-pernyataan yang keluar dengan narasi yang miskin empati membuat kepercayaan publik semakin pada titik nadir,” tambahnya

Baca Juga: Panggil Seluruh Petinggi Polri, Jokowi Murka?

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan memberikan arahan secara langsung terhadap seluruh pejabat utama Polri hingga kepala kepolisian di tingkat daerah dan wilayah, pada Jumat (14/10).

Pemberian arahan tersebut akan dilakukan Jokowi secara langsung di Istana Negara. Hal tersebut tertuang dalam Surat Telegram Rahasia (STR) dengan nomor: STR/764/X/HUM.1./2022 tertanggal Rabu 12 Oktober 2022.