Jakarta, Gatra.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan para negara anggota koalisi Menteri Keuangan untuk aksi iklim mengakui adanya potensi risiko kemunduran upaya mitigasi perubahan iklim saat ini. Potensi itu disebabkan prospek ekonomi global yang tidak pasti, akibat konflik geopolitik dan meningkatnya biaya akibat bencana alam.

Dalam pertemuan yang digelar di Washington DC, Amerika Serikat itu, para menteri keuangan kompak menekankan perlunya bergerak maju dengan transisi ekonomi hijau, sebagai strategi pertumbuhan ekonomi yang inklusif sambil meredam dampak buruk yang dihadapi kelompok masyarakat paling rentan.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Banjir Tahun Baru Bikin Negara Rugi Banyak

Menkeu Sri Mulyani mengingatkan bahwa dunia saat ini berbeda dengan empat tahun lalu, saat Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim dibentuk. Saat ini cuaca ekstrem lebih sering terjadi dan permukaan air laut naik, akibat pemanasan global berdampak pada 600 juta penduduk wilayah pesisir.

“Pada saat yang sama, kita menghadapi biaya energi yang lebih tinggi, kondisi pembiayaan yang lebih ketat, dan ruang fiskal yang terbatas untuk mengelola pemulihan ekonomi pascapandemi. Untuk menghindari skenario iklim terburuk, diperlukan koordinasi global dalam menyediakan instrumen yang tepat termasuk untuk ketersediaan pendanaan transisi,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (13/10).

Baca Juga: Menkeu Sebut RI Mampu Atasi Risiko Geopolitik dalam Presidensi G20

Ia mengungkapkan, Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim akan menghasilkan laporan tentang penguatan peran kementerian keuangan anggota, untuk mendorong aksi iklim dan investasi menjelang COP 27. Salah satunya dengan membenahi fungsi kebijakan makro dan fiskal masing-masing negara anggota, agar dapat mendorong investasi dan aksi iklim.