Jakarta, Gatra.com– Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta tidak menjamin Jakarta menjadi lebih maju karena hal tersebut adalah tugas definitif gubernur, Minggu (9/10).

“Jadi karena memang tugas PJ itu adalah melanjutkan pembangunan yang sudah tersedia, jadi orang selama ini berpikir apakah DKI Jakarta akan maju di bawah PJ? Ya jelas tidak begitu, karena bukan kewenangan untuk memajukan DKI. Itu tugas gubernur yang definitif, tapi jangan sampai juga situasi daerah yang sudah katakan maju atau tambah buruk itu tidak karena tugas dari PJ itu menstabilkan apa yang sudah tercapai tapi dia tidak punya kewajiban untuk meningkatkan lebih dari itu,” jelasnya dalam Diskusi Online Hasil Survei Algoritma Research and Consulting “Tantangan Penjabat Gubernur DKI Menyongsong Pemilu Serentak dan Pemindahan Ibukota” melalui YouTube.

Menurut Ray, tiga nama yang disebutkan itu memiliki keahlian masing-masing karena semuanya berasal dari lingkungan birokrat, baik Heru, Maruli, maupun Bahtiar.

Ray menyebutkan kelebihan yang dimiliki pak Bahtiar merupakan pernah menjadi PJ di daerah lain sebanyak dua kali sehingga Bahtiar lebih paham atau pak Heru yang pertama kali menjadi PJ.

Selanjutnya, untuk menyiapkan pemilu serentak dan pemindahan ibu kota negara bagi Ray tidak harus diemban oleh PJ di DKI Jakarta dan daerah lain.

“Kenapa pemilu serentak itu? Karena bobot nya ada dua. Ini di DKI Jakarta, pusat dari semua aktivitas politik nasional itu di DKI Jakarta. Saat ini, jadi mau tidak mau, itu pasti akan melibatkan pemerintahan DKI Jakarta yang dipangku saat ini oleh PJ atau nanti,” katanya.

“Entah itu karena ini itu nya. Kantor KPU ada di Jakarta, kantor Bawaslu-nya ada di DKI Jakarta, semua kantor pusat ada di DKI Jakarta, semua kantor pengadilan pusat ada di DKI Jakarta, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan seterusnya itu mau tidak mau pasti akan berimbas ke DKI Jakarta,” terangnya.

Oleh karena itu, Ray menyampaikan salah satu tugas lain dari PJ DKI Jakarta ini adalah bagaimana memfasilitasi ajang politik nasional, sehingga tidak terjadi hambatan yang mendeklarasi kualitas pelaksanaan pemilu.

Hambatan yang disebut oleh Ray adalah polarisasi atau terbelahnya masyarakat lantaran efek dari Pilkada DKI Jakarta 2017.

“Sampai sekarang itu belum sepenuhnya terobati, meskipun tadi kata ibu Siti relatif tenang. Tapi yang tenang itu bukan berarti tidak ada gejolak di dalam, karena apa yang disebut dengan cebong kampret ini belum sepenuhnya melebur. Meskipun beberapa tokoh nya udah saling pindah, yang cebong udah pindah ke kampret,” tutupnya.