Jakarta, Gatra.com - Kenaikan tarif ojek online yang dilakukan Kemenhub terus menuai apresiasi dari para driver ojol. Seperti halnya yang dilakukan komunitas driver ojol dari berbagai daerah. Mereka sepakat mengirimkan surat kepada Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, untuk secara terbuka menyatakan rasa terima kasihnya.
Ratusan komunitas yang mewakili puluhan ribu driver ojol di seluruh Indonesia ini puas dengan tarif saat ini, lantaran turut membantu mereka menghadapi kenaikan harga sembako dan kenaikan harga bahan bakar minyak.
Komunitas Single Fighter Indonesia dari Jawa Barat, Komunitas The Legend dari Makassar, dan Komunitas GDB dari Depok yang menaungi ribuan driver ojol, mengatakan bahwa mereka semakin semangat dan fokus saja untuk mencari pundi-pundi penghasilan di jalanan.
Ketua Umum Komunitas GDB Depok, Firmansyah yang akrab disapa Cang Ite, yang menaungi ribuan driver ojol dari 17 communities di Depok, mengatakan bahwa mereka semakin semangat dan fokus saja untuk mencari pundi-pundi penghasilan di jalanan.
"Kita ucapin terimakasih kepada pemerintah yang mengatur kenaikan tarif ini, tentu kenaikan ini berdampak positif, apalagi BBM juga naik," kata Firmansyah dalam rilis, Jumat (7/10) pagi.
Selain memberi apresiasi kepada Kemenhub, para komunitas driver ojol itu juga menilai bahwa, kehadiran Grab, Gojek dan aplikasi ride hailing lainnya, telah membantu mereka memperkuat ekonomi keluarga, bahkan membantu mereka untuk membiayai pendidikan anak-anak hingga ke jenjang perguruan tinggi.
"Tentu, ini meningkatkan ekonomi keluarga, karena kenaikan tarif ini sudah cukup baik ya," tambah Firmansyah.
SEGER community asal Jawa Tengah mengatakan bahwa penyesuaian tarif ojek online di tengah kenaikan BBM, cukup membantu mereka. Apalagi pasca kenaikan, orderan masih terus ada.
Dalam suratnya ke Kemenhub, perwakilan mitra driver ojol juga meminta aplikator untuk terus melakukan peningkatan layanan dan berbagai program promo agar meningkatkan orderan. Yang tentunya berbanding lurus dan mempengaruhi peningkatan penghasilan mereka.
Gustika Aviandi dari Komunitas Wong Edan di Jakarta yang sejak 2016 menjadi driver menilai, komisi atau biaya sewa aplikasi sebesar 20%, saat ini sudah dirasa fair.
Bahkan, ia khawatir, jika dikurangi malah akan mengurangi manfaat yang mereka dapat. Oleh karena itu, dia dan komunitasnya tak ingin besaran komisi yang berlaku saat ini, berubah komposisinya. “Saya pribadi tidak masalah," ucapnya.
Menurutnya, dalam sehari ia bisa bawa pulang uang bersih Rp250 ribu. “Saya keluar pagi sampai malam. Ya, kalau mau lebih giat lagi, bisa sampai Rp400 ribu, itu bersih. Karena semua layanan itu dinyalain," ujarnya.
"Intinya kita bersurat itu adalah kita mau berterimakasih sama Pak Menhub," ucapnya, dengan sumringah.
Hal lain yang juga menjadi sorotan komunitas driver ojol, terkait keberadaan kelompok yang sering menyebut asosiasi dan sering berdiskusi dengan pemerintah. Padahal, mereka tidak mewakili keberadaan sebagian besar driver ojol yang tersebar di berbagai daerah.
Para driver ojol yang tergabung dalam komunitas, berharap melalui surat yang dikirimkan ke Kemenhub tersebut, membuat pemerintah mau lebih mendengarkan aspirasi para driver ojol aktif yang hanya ingin bekerja dan meminta aturan yang sudah berjalan tersebut dilaksanakan dengan baik. Mereka berharap Pemerintah bisa mempertimbangkan curhatan yang disampaikan melalui surat ini.
Salah satu driver daring asal Balikpapan, Cherish Wiranata, mengatakan kenaikan tarif, positif baginya. Ia menilai kenaikan itu membantu mengurangi tekanan pengeluaran imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Sebagai driver, dia juga berpikir kenaikan jangan sampai memberatkan konsumen. Dia mengaku kebijakan kenaikan tarif tak membuat orderan sepi karena saat ini sehari masih bisa dapat 6-8 orderan.
Sementara itu, Abdul Rizak (43), salah satu driver Maxim yang menarik ojol di kawasan Petukangan, Jakarta Selatan, mengatakan dengan adanya kenaikan tarif membuat ia lebih bersemangat.
Kata dia, melihat adanya kenaikan tarif untuk driver adalah bukti adanya perhatian dari pemerintah dan perusahaan kepada mitra.