Salatiga, Gatra.com - Pemkot Salatiga menganggarkan dana senilai Rp2,3 miliar rupiah untuk pengendalian dampak pengalihan subsidi BBM dan pengendalian inflasi Tahun 2022 ini.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Salatiga, BPH Pramusinta, menyebutkan, usulan perlindungan sosial melalui APBD Kota Salatiga, telah disusun oleh OPD melalui program Bansos untuk warga miskin dan dhuafa.

Hal tersebut diungkapkan BPH Pramusinta dalam Focus Group Discussion (FGD) dan Rapat Koordinasi Pengendalian Dampak Pengalihan Subsidi BBM dan Pengendalian Inflasi Tahun 2022, yang berlangsung di Ruang Plumpungan, Gedung Setda Salatiga, Rabu (5/10).

Selain Pj. Wali Kota Salatiga beserta jajaran Forkopimda, Sekda, dan Kepala OPD se Kota Salatiga, hadir pula perwakilan KADIN, PHRI, Paguyuban Angkot, Paguyuban Ojol, Paguyuban Pertanian, Paguyuban Pasar Tradisional, BEM UKSW, BEM UIN, dan BEM STIE AMA Salatiga.

Disebutkan, bantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, BPKPD, Dispangtan, Dinkop UKM, Dishub dan Disdag Kota Salatiga berupa bantuan sembako, pengadaan alat bantu kursi roda untuk disabilitas, bantuan disabilitas pada peringatan Hari Disabilitas Internasional, pengembangan kapasitas budidaya ikan, pemanfaatan sumber daya hewan dan tanaman anggrek, pengadaan bibit ternak, fasilitasi dan perijinan usaha mikro, bantuan sektor transportasi dan bantuan sosial lainnya.

Pj. Wali Kota Salatiga, Sinoeng N. Rachmadi dalam pengarahannya menyampaikan, dalam eksekusi alokasi anggaran Rp2,3 miliar tersebut agar dilakukan diferensiasi sesuai dengan kebutuhan (bisa sembako atau insentif), tidak dipukul rata. Dengan begitu, nilai kebermanfaatan akan sesuai dengan porsi dan kapasitasnya. Termasuk, potongan tagihan PDAM pada periode tertentu bagi keluarga miskin.

“Terimakasih kepada KADIN, PHRI dan para usahawan yang turut memberikan kontribusi secara bijak. Kepada BEM, segala pemikiran yang telah disampaikan secara formal maupun informal telah kami dengar dan kami catat untuk betul-betul menjadi masukan yang luar biasa,” ujar Sinoeng.

Selanjutnya, dia mendesak Sekda Salatiga untuk segera mengambil langkah konkret pada Bulan Oktober ini, yakni mengeksekusi bantuan kepada sopir angkutan, termasuk ojek online dan konvensional.

“Jangan lupa melibatkan mahasiswa untuk mengawasi, tidak hanya OPD saja. Disamping mengawasi, saya harapkan betul untuk tidak main-main dengan bantuan sosial ini,” sebutnya.

Jika sudah dialokasikan, tegasnya, maka harus berikan, dan jangan sampai ada yang memotong. Oleh karena itu dia minta asisten Sekda untuk membuka call center dan diwartakan kepada masyarakat melalui Kominfo, agar tidak ada persoalan yang tertunda.

“Saya memberikan kebebasan inisiatif Kepala OPD, jangan menunggu petunjuk pimpinan,” tandas Sinoeng.