Jakarta, Gatra.com - Kebijakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membangun infrastruktur nasional tanpa utang menuai pujian dan dukungan dari publik. Pasalnya, sistem pembangunan infrastruktur ini sumber pendanaan dari dari investasi bukan dari utang.

Lewat Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SFW) ini, Pemerintah lewat Kementerian BUMN membiayai pembangunan infrastruktur nasional dengan sumber pendanaan dari modal. Modal ini bersumber dari dana pemerintah, juga dari investasi lembaga-lembaga keuangan banyak negara yang akan diinvestasikan di Indonesia melalui SWF yang diberi nama Indonesia Investment Authority (INA).

Menanggapi kebijakan Menteri BUMN ini, Peneliti Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Huzni Mubarok sangat mendukung kebijakan Erick Thohir soal pembangunan infrastruktur tanpa utang, karena utang luar negeri Indonesia makin membengkak, sehingga hingga perlu ada kebijakan-kebijakan yang menghindari utang.

“Jadi kami dari IDEAS menilai bahwa infrastruktur itu memang sangat bagus ketika memang tidak perlu membebankan utang kepada APBN karena mengingat beban utang APBN ini sudah sangat besar sekali ditambah biaya bunganya lebih besar lagi,” kata Huzni Mubarok dalam keterangannya, Senin (3/10/2022).

Huzni juga memuji kebijakan Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) ini, pasalnya dengan pembangunan melakukan skema investasi dan tanpa utang, pemerintah bisa mengukur sejauh mana keuntungan yang didapatkan dari pembangunan infrastruktur lewat investasi.

“Nah lebih bagus jika memang infrastruktur ini dibangun dari investasi, tetapi dengan catatan tadi infrastrukturnya adalah infrastruktur yang profitabilitasnya itu secara jangka panjang itu tinggi atau kami nilai infrastruktur yang memiliki tingkat profitabilitas yang layak itu bagi investor,” jelasnya.

Diketahui, Saat ini, PT Waskita Karya Tbk melalui anak usahanya PT Waskita Toll Road (WTR) dan Indonesia Investment Authority (INA) resmi menyelesaikan penyelesaian transaksi investasi terkait Ruas Tol Kanci-Pejagan dan Pejagan-Pemalang.

Kerja sama dan kesepakatan pencairan dana dari INA, melalui anak perusahaan yang sepenuhnya milik lembaga pengelola investasi Indonesia itu, yaitu PT Rafflesia Investasi Indonesia (RII) dan PT Abhinaya Investasi Indonesia (AII) diyakini membuat arus kas Waskita Karya semakin kuat untuk pengembangan proyek-proyek lanjutan.

Menurut Huzni Mubarok, membangun infrastruktur nasional tanpa utang oleh pemerintah adalah solusi yang tepat, dengan catatan sistem investasi yang dibiayai oleh investor berkelanjutan atau jangka panjang.

“Kalau nggak salah kami menilai bahwa kebijakan itu adalah salah satu solusi yang kami nilai tepat sasaran, asalkan dengan catatan investasi yang akan dibiayai oleh investor dari investasi ini itu adalah investasi yang memang secara jangka panjang tingkat profitabilitasnya itu aman,” ujar Huzni.

“Dalam artian produk-produk investasi atau produk-produk infrastruktur yang memiliki profit yang jelas secara jangka panjang, karena kalau misalnya tidak memiliki secara jangka panjang profit yang jelas tidak menguntungkan,” sambungnya.

Dikatakan Huzni, Pemerintah harus memastikan kenyamanan kepada para investor yang akan berinvestasi di Indonesia, khususnya soal keamanan agar para investor merasa aman saat berada di Indonesia. Takutnya, kata Huzni di tengah jalan para investor ini angkat kaki dan memutus kerjasama, maka pembangunan selanjutnya akan dibebani dari APBN.

“Yang pertama itu adalah investor asing merasa kapok untuk berinvestasi di Indonesia karena keamanan, ini kan yang berbahaya. Dan kedua adalah khawatir justru ketika misalkan gagal investasinya maka akan mempengaruhi kepada pembangunan infrastruktur dan general juga akan mempengaruhi kembali kepada pembebanan APBN di bidang di sektor utang lagi, jadi pada akhirnya kembali mengutang,” ucapnya.