Jakarta, Gatra.com - Hasil survei Indikator Politik Indonesia periode 13-20 September menunjukkan bahwa 55,6% masyarakat tidak setuju sama sekali terhadap kebijakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), dari total 87% responden yang tidak setuju. 

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyatakan bahwa mayoritas masyarakat turut mengawal isu ini.

"Biasanya kalau kita tanya tentang suatu isu, awareness-nya rendah. Tapi ketika ditanya apakah sudah tahu bila BBM naik, 96,6% responden dari Aceh sampai Papua mengatakan tahu," jelasnya dalam pembacaan hasil survei, Minggu (2/10).

Baca Juga: Penyaluran BLT BBM Regional I Capai 97 Persen

Ditanya mengenai apakah kenaikan harga BBM tidak harus dilakukan meskipun harus menambah utang negara, 58% responden mengaku setuju. Responden menilai bahwa pemerintah harus berupaya menjaga harga BBM termasuk dengan berhutang.

Selain itu, katanya, ada 60% responden juga menilai bahwa bentuk bantuan yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan subsidi harga barang agar seluruh lapisan masyarakat bisa menjangkaunya. 

Sementara, 34,9% responden menyatakan bahwa pemerintah lebih baik memberikan bantuan langsung tunai yang diberikan kepada kelompok masyarakat khusus. Namun, Burhan menjelaskan bahwa 57,1% responden setuju bila subsidi BBM tidak tepat sasaran.

Baca Juga: BBM Subsidi Tak Tepat Sasaran, Pertamina Minta Pemerintah Kebut Revisi Perpres 191/2014

"Ini mungkin bila kita analisis, masyarakat setuju bahwa sebenarnya kebijakan itu menimbulkan moral hazard. Mereka yang mampu, setidaknya mampu membeli kendaraan bermotor, potensial mendapat subsidi BBM. Mereka tahu (subsidi tidak tepat sasaran), tapi juga tidak mau kehilangan privilage yang selama ini mereka nikmati, yaitu harga BBM yang disubsidi," paparnya.

Isu BBM ini berkaitan langsung dengan pandangan responden terhadap perekonomian Indonesia secara umum. Hasil survei menunjukkan bahwa sekitar 36% responden menyatakan situasi ekonomi di Indonesia masih buruk. 

Baca Juga: Pengamat Nilai Harga BBM Non Subsidi Turun Hanya Kebetulan, Sinyal Subsidi Malah Naik!

Namun menurut Burhanuddin, bila dibandingkan dengan awal September pasca-pengumuman kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), jumlah responden yang mengatakan ekonomi Indonesia buruk cenderung turun.

"Kalau kita tidak menganalisis mereka yang mengatakan sedang, maka persepsi ekonomi nasional lebih banyak yang mengatakan buruk dibandingkan yang mengatakan baik," ujarnya.

Meskipun masih dalam kondisi buruk, responden turut memberikan pandangan mengenai kebijakan yang bisa diambil pemerintah, salah satunya yaitu dengan menurunkan harga bahan makanan pokok (29,5%), memberikan bantuan (26,7%), serta meningkatkan upah minimum (10,6%).