Jakarta, Gatra.com - Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio mengatakan PT.PLN (Persero) harus membangun transmisi (jaringan) listrik untuk lepas dari masalah surplus listrik dan beban keuangan korporasi. Hal ini mengingat rencana program konversi kompor elpiji ke kompor listrik untuk menggenjot konsumsi listrik sebelumnya telah dibatalkan.

Agus mengatakan, tanpa infrastruktur transmisi, maka listrik PLN akan sulit disalurkan. "Kalau sekarang tidak bisa tersalurkan karena transmisinya tidak lengkap," ungkap Agus saat dihubungi Gatra.com, Jumat (30/9).

Menurut Agus, kelebihan surplus listrik yang dialami PLN disebabkan oleh Mega Proyek 35.000 gigawatt. Pada waktu itu, menurut Agus, pemerintah berambisi pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen dapat mendongkrak konsumsi listrik. Namun, perhitungan itu salah. Adanya pandemi Covid-19 justru membuat banyak industri pengguna listrik gulung tikar. Alhasil, surplus listrik PLN semakin tak terbendung.

"Akhir tahun ini (Surplus) 7,4 Gigawatt itu costnya bisa sampai Rp22 sekian triliun," sebutnya.

Baca juga: Program Kompor Listrik Batal, PKS: PLN Harus Kreatif Atasi Surplus Listrik

Bahkan, belakangan ini menurutnya investasi yang datang ke Indonesia rata-rata bukan merupakan industri manufaktur yang mengkonsumsi listrik skala besar. Melainkan lebih banyak industri kreatif.

"Jadilah barang itu (listrik) tidak bisa disalurkan," imbuhnya.

Geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan, menyulitkan pendistribusian listrik antar pulau. Sebab, Agus mengatakan belum ada infrastruktur kabel bawah laut yang secara merata mengalirkan listrik antar pulau di Indonesia.

"Kita bangun pembangkit tapi tidak bangun transmisi ya begini jadinya," ucapnya.

Baca juga: PLN Batalkan Program Kompor Listrik, Lima Perusahaan Gagal Cuan

Karena itu, menurut Agus sebaiknya sisa dua tahun waktu kepempimpinan Presiden Joko Widodo dimanfaatkan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur listrik. Meskipun biaya membangun transmisi listrik besar, kata Agus, itu faktor kunci yang bisa menyelesaikan masalah surplus listrik.

"Sekarang apapun alasannya bangun transmisi, mahal? Iya. Sekarang tinggal gimana (Pemerintah). Sekarang EBT (energi baru terbarukan) juga nggak bisa dijual. PLN ga mau lagi menampung listrik," pungkasnya.

Sebelumnya, PLN diusulkan untuk mendapat penyertaan modal negara (PMN) di tahun 2023 sebesar Rp10 triliun untuk pengembangan infrastruktur seperti pembangkit listrik, transmisi dan distribusi listrik desa di seluruh Indonesia dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar).