Jakarta, Gatra.com – Koordinator SIAGA 98, Hasanuddin, menilai permintaan sejumlah mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di antaranya Novel Bawedan dkk agar Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang mundur sebagai kuasa hukum atau pengacara Putri Candrawathi adalah diskriminatif.

“Tidaklah tepat dan cenderung tidak memahami kedudukan pengacara sebagai bagian penegak hukum juga, serta cenderung diskriminatif,” kata Hasanuddin di Jakarta, Jumat (30/9).

Baca Juga: Eks Pegawai KPK Febri Diansyah, Serius Advokasi Sambo dan Putri, Ini Langkah-langkah Hukumnya

Menurut Hasanuddin, mestinya tuntutan mundur tersebut ditujukan kepada salah satu mantan komisioner KPK yang menjadi kuasa hukum kasus korupsi sehingga berhadap-hadapan dengan institusi yang pernah membesarkannya.

Karena itu, kata Hasanuddin, tidak perlu memersoalkan Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang menjadi kuasa hukum Putri Candrawathi, sebab kasus Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi bukanlah kasus korupsi.

Bergabungnya Febri dan Rasamala haruslah dilihat secara positif. Bergabungnya mereka sebagai kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi diharapkan berdampak pada kemurnian fakta pada peristiwa tersebut.

“Sebab, Febri dan Rasamala tak mungkin merekayasa peristiwa dan membuat pembelaan dengan cara melawan hukum,” ujarnya.

Baca Juga: Novel Baswedan Sarankan Febri dan Rasamala Mundur Dari Tim Pengacara Ferdy Sambo

Integritas Febri dan Rasamala akan membuat optimisme pada pengungkapan peristiwa hukum tersebut. Integritas dan profesionalismenya akan berpengaruh positif pada posisi pembuktian, bukan pada soal keadilan, meskipun pelaku juga berhak mendapatkan keadilan.

“Jadi tidak ada conflik of interest yang dilakukan Febri dan Rasamala, berbeda dengan Bambang Widjajanto. Secara moral, Febri dan Rasamala masih on the track, setidaknya dalan peristiwa FS dan PC,” katanya.