Jakarta, Gatra.com – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, mengkhawatirkan minimnya jumlah pegawai analisis di tubuh DKPP menjelang pemilu serentak dua tahun mendatang.

Menurut Keputusan Kemendagri Nomor 061-3995 Tahun 2021, secara ideal, jumlah total pegawai di DKPP adalah sebanyak 216 orang. Namun, sekarang jumlah pegawai yang ada di DKPP masih minim, bahkan tak sampai setengahnya.

“Sekarang yang ada 33 yang ASN. Ditambah pegawai non-ASN ada 41. Jadi total 74. Jadi kurang dari separuh,” ujar Heddy dalam jumpa pers di kawasan Jakarta Pusat, Kamis, (29/9/2022).

Pemilu serentak 2024 digadang-gadang akan menjadi ajang pemilu paling kompleks dalam sejarah kepemiluan Indonesia. Pasalnya, ini akan menjadi pertama kalinya pilpres, pileg, dan pilkada digelar di tahun yang sama.

DKPP yang berfungsi sebagai penegak kode etik di tubuh penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu, tentu punya tanggung jawab tersendiri dalam mengawasi gelaran pemilu itu. Oleh karenanya, DKPP memerlukan tambahan amunisi pegawai analisis untuk menunjang kinerja berat itu.

Walau begitu, Heddy mengklaim bahwa pihaknya sudah mengajukan penambahan jumlah pegawai analisisi DKPP ke pihak Kemendagri. Ia menyebut dirinya sudah menandatangani surat pengajuan itu hari ini. “Baru proses kirim ke Mendagri. Masih dalam proses,” katanya.

“Ini dalam rangka Pemilu 2024 juga. Kalau jumlah pegawai kita terbatas, ya tentu saja kinerja kita kurang optimal,” imbuh Heddy.