Jakarta, Gatra.com - Direktur Distribusi PT. PLN (Persero), Adi Priyanto mengatakan kontrak dengan pabrik kompor listrik diurungkan seiring pembatalan program kompor listrik. Adapun 300 ribu unit kompor induksi pun gagal dibagikan secara gratis kepada masyarakat di tahun ini.

"300 ribu nggak jadi ya, (5 pabrik kompor listriknya) dibatalkan," ungkap Adi usai menghadiri acara Ngopi BUMN di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (29/8).

Meskipun program kompor listrik dibatalkan, namun Adi menyebut piloting project yang sudah dilakukan sebelumnya oleh PLN di Denpasar dan Solo tetap berlangsung.

Baca juga: PLN Resmi Batalkan Program Kompor Listrik

"Tapi kami kemarin disuruh coba dulu membuat suatu piloting project di mana 1000 ada di Denpasar dan 1000 ada di Solo," ungkapnya.

Nantinya, menurut Adi, hasil piloting project kompor listrik di Denpasar dan Solo akan dilihat bagaiman perilaku konsumen dalam menggunakan kompor listrik.

"Kami data kelemahan dan kelebihan apa. Tentunya akan kami report kepada pemerintah," ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier mengatakan dalam pengadaan program kompor listrik terdapat lima perusahaan dan perusahaan lainnya yang akan memproduksi 5 juta unit kompor listrik pada 2023.

Baca juga: Program Kompor Listrik Batal, PKS: PLN Harus Kreatif Atasi Surplus Listrik

Adapun kelima perusahaan tersebut antara lain PT Adyawinsa Electrical and Power, PT Maspion Elektronik, PT Hartono Istana, PT Selaras Citra Nusantara Persada, dan Sutrado. Taufiek menyebut kemampuan produksi perusahaan kompor listrik dalam negeri masih 300 ribu unit di 2022.

"Di 2022, kemampuan nasional bisa 300 ribu unit. dan nanti begitu ada kepastian spek jenis daripada kompor induksinya, itu beberapa perusahaan yang existing memproduksi kompor listrik akan menambah land investasinya khusus di kompor induksi. Tahun 2023 itu 5 juta, 2024 itu 5 juta, dan 2025 5 juta," ujar Taufiek dalam rapat bersama Komisi VII DPR di Komplek Parlemen di Jakarta, pasa Rabu (21/7) lalu.

PLN sendiri diketahui telah resmi membatalkan program konversi kompor gas elpiji ke kompor listrik dengan alasan tak ingin membebani pemulihan ekonomi masyarakat pascapandemi Covid-19.