Jakarta, Gatra.com- Pengamat Political Economic and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menilai keputusan PT PLN untuk membatalkan program konversi kompor gas elpiji ke kompor listrik sudah tepat. "Memang program konversi kompor gas elpiji ke kompor listrik sudah seharusnya dibatalkan," kata Anthony kepada Gatra.com, Kamis (29/9).
Menurut Anthony, program kompor listrik sangat merugikan masyarakat kurang mampu. Bahkan ia menyebut program kompor listrik sebagai program 'memiskinkan rakyat miskin'. "Artinya, membuat rakyat miskin bertambah miskin," ucapnya.
Baca juga: Pengamat Minta Pemerintah Bijak dan Masifkan Uji Coba Jika Beralih ke Kompor Listrik
Adapun, Anthony menyebut sebenarnya program kompor listrik yang digembar-gemborkan sebelumnya oleh pemerintah hanya didasarkan kebijakan yang eror. Alasannya, Anthony mengatakan, motif dan tujuan pemerintah adalah menghapus subsidi elpiji 3 kilogram, sekaligus menjual surplus listrik PLN kepada rakyat miskin.
Karena itu, Anthony menekankan seharusnya PLN dapat membenahi urusan di hulu dalam hal ini pembangkit listrik untuk mengatasi masalah surplus listrik dan keuangan korporasi. Misalnya, kata Anthony, mematikan pembangkit listrik yang menghasilkan surplus listrik terbanyak, alih-alih membebani keuangan PLN kepada konsumen.
"Negosiasi dengan para pembangkit listrik, misalnya mematikan pembangkit listrik yang surplus sehingga tidak membebani keuangan PLN, bukan malah membebani konsumen atau masyarakat," ujarnya.
Baca juga: PLN Resmi Batalkan Program Kompor Listrik
Seperti diketahui, sebelumnya PLN menggencarkan program konversi kompor gas elpiji ke kompor listrik. Adapun 300 ribu unit kompor induksi direncanakan dibagikan secara gratis kepada masyarakat hingga akhir tahun 2022 ini, namun dibatalkan.
Perhitungan PLN sebelumnya menyebut biaya pemakaian kompor listrik lebih murah yaitu Rp10.250 untuk 7 jam pemakaian. Sementara kompor elpiji biayanya Rp13.500 per 7 jam pemakaian. PLN juga sebelumnya mengklaim bahwa program konversi kompor listrik terbukti mampu menghemat APBN hingga Rp330 miliar per tahun.
Baca juga: Program Kompor Listrik Batal, PKS: PLN Harus Kreatif Atasi Surplus Listrik
Program kompor listrik sebelumnya direncanakan sebagai upaya PLN mengatasi surplus listrik dengan meningkatkan konsumsi listrik di masyarakat. Sebab, dibandingkan negara-negara G20, konsumsi listrik Indonesia tergolong paling kecil yaitu sekitar 1,1 MWh/kapita. Sementara negara-negara G20, rata-rata konsumsi listrik di kisaran 5-6 MWh/kapita di tahun 2020.
Namun belakangan, perusahaan setrum pelat merah itu membatalkan program kompor listrik dengan alasan tak ingin membebani pemulihan ekonomi masyarakat pascapandemi.