Jakarta, Gatra.com - PT. PLN (Persero) resmi membatalkan program kompor listrik karena tak ingin membebani pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi VII DPR-RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Mulyanto menyebut PLN harus lebih kreatif untuk mengatasi surplus listrik. Menurut dia, PLN harus bisa mengembangkan berbagai program agar permintaan listrik tumbuh tanpa membebani ekonomi masyarakat kecil.

"PLN jangan hanya bertumpu pada satu program dan satu segmen pelanggan untuk mengatasi surplus listrik ini. Termasuk peningkatan demand listrik industri dan pelanggan kelas menengah-atas," ungkap Mulyanto dalam keterangan yang diterima Gatra.com, Rabu (28/9).

Baca juga: PLN Resmi Batalkan Program Kompor Listrik

Ia berujar, program untuk seluruh segmen pelanggan dapat mengurangi beban kelebihan produksi listrik tidak ditanggung oleh satu pihak.

Politikus PKS itu menekankan bahwa kelebihan produksi listrik adalah hal serius yang harus diselesaikan. Bahkan, Mulyanto menyebut akibat kelebihan produksi listrik ini PLN harus menanggung utang sebesar Rp 500 triliun.

"Mengingat dampak kelebihan produksi listrik ini sangat mempengaruhi keuangan PLN," ucapnya. Karena itu, Mulyanto minta PLN harus membuat perencanaan produksi dan distribusi yang berimbang. Sehingga tidak terjadi ketimpangan antara permintaan dan pasokan listrik.

Selain itu, dia juga menyarankan agar pemerintah juga mengevaluasi kelanjutan program 35 ribu Mega Watt (MW). Program ini, kata Mulyanto, perlu direscheduling sehingga sesuai dengan rencana kerja PLN.

Baca juga: Terungkap! Ini Motif Pemerintah Gencar Konversi Kompor Listrik Menurut Pengamat

"Pemerintah harus bisa menata ulang perjanjian dengan perusahaan listrik swasta atau independent power producer (IPP). Perlu dilakukan negosiasi ulang COD (jadwal operasi komersil) dan klausul TOP (take or pay) dalam perjanjian jual-beli listrik," pungkasnya.

Sebelumnya, PLN berencana menggencarkan program konversi ke kompor listrik. Adapun 300 ribu unit kompor induksi ditargetkan dibagikan secara gratis kepada masyarakat hingga akhir tahun 2022 ini. PLN sebelumnya juga mengklaim bahwa program konversi kompor listrik terbukti mampu menghemat APBN hingga Rp330 miliar per tahun.

Dibandingkan negara-negara G20, konsumsi listrik Indonesia tergolong paling kecil yaitu sekitar 1,1 MWh/kapita. Sementara negara-negara G20, rata-rata konsumsi listrik di kisaran 5-6 MWh/kapita di tahun 2020.