Pekanbaru, Gatra.com - Tak berlebihan sebenarnya jika Dinas Perkebunan Riau keukeuh meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan duit Biaya Operasional Tidak Langsung (BOTL) perusahaan yang ikut dalam tim penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Riau.

Sebab selain jumlah duit itu tergolong besar, sumber duitnya juga lebih dari separoh adalah dari potongan harga TBS kelapa sawit petani.

Ambil saja data produksi TBS petani kelapa sawit pada periode 12-18 Agustus 2020 yang mencapai 59.357.264 kilogram.

TBS ini menghasilkan CPO sebanyak 8.863.080 kilogram dan Kernel 450.000 kilogram. Ini baru dari 10 perusahaan yang bersepakat dalam penetapan harga TBS meski di Riau, ada sekitar 192 Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

Baca juga: Sempat Bersitegang, Harga TBS Riau Ditetapkan Tanpa BOTL

Nah, kalau yang dipotong adalah Rp49,72 perkilogram maka --- 2,63% x Harga TBS x Total TBS Pekebun yang dibeli 10 PKS) --- maka duit yang terkumpul sudah lebih dari Rp2,9 miliar seminggu. Sebulan Rp11,6 miliar.

Kalau 1% saja dari harga TBS per minggu penetapan harga TBS itu menjadi biaya pembinaan pekebun dan kelembagaan pekebun, maka dalam sepekan, pekebun dan lembaganya mendapat gelontoran duit Rp1,12 miliar atau Rp4,48 miliar sebulan!

Hitungan ini bersumber dari lampiran Permentan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Harga TBS Pekebun. Pada aturan main yang diteken oleh Menteri Pertanian masa Amran Sulaiman itu ditetapkan bahwa potongan BOTL adalah 2,63%.

Persenan ini kemudian dibagi seperti ini; 1,33% dipakai perusahaan untuk Cost Of Money (bunga dan biaya bank, asuransi keamanan pengiriman uang). Lalu 0,30% untuk biaya penyusutan timbangan CPO dan transportasi. Sisanya untuk kegiatan penetapan harga TBS, pembinaan pekebun dan kelembagaan Pekebun.

Laporan penggunaan duit inilah kata Kabid Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan (Disbun) Riau, Defris Hatmaja yang enggak ada sampai kemarin.

Berulangkali perusahaan disurati kata lelaki 41 tahun ini, tak pernah digubris. Kalaupun ditanggapi, paling minta waktu menyiapkan laporan. "Dari tahun 2020 seperti itu," rutuk ayah dua anak ini.

Gara-gara seolah dipermaikan seperti itulah makanya kemarin dalam rapat penetapan harga TBS kelapa sawit periode 28 september - 4 oktober 2022, Mahasiswa Program Doktoral Administrasi Publik Universitas Riau berang.

"Pokoknya kalau belum ada laporan pertanggungjawaban itu, BOTL tetap dinolkan dulu," tegasnya. Wajah lelaki ini nampak kesal.

Alhasil, biar urusan BOTL ini kelar dan penggunaannya ketahuan kemana saja, Dosen Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, Dr. M. Nurul Huda, SH.,MH, minta supaya Aparat Penegak Hukum (APH) segera mengusut.

Sebab lelaki asal Rokan Hilir ini menduga, besar kemungkinan ada permainan oknum-oknum yang terlibat soal duit BOTL itu.

"Hitungan BOTL ini bukan duit sedikit. Sangat berarti bagi para Pekebun. Saya berharap APH segera mengusut penggunaan duit ini. Kasihan petani, sudahlah pupuk sedang mahal, harga TBS kelapa sawitnya pun harus dipotong lagi untuk BOTL itu. Sudahlah dipotong, mereka enggak menikmati pula," katanya.

Abdul Aziz