Semarang, Gatra.com- Masih maraknya kepala daerah di Jawa Tengah (Jateng) yang terlibat kasus korupsi membuat Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo gerah. Tercatat 15 kepala daerah dari 35 kabupaten/kota tergaruk KPK.

Ganjar pun mengumpulkan para bupati/wali kota, hingga ketua DPRD se-Jateng untuk mendapatkan bimbingan dari KPK agar tidak melakukan tindakan korupsi.

“Masih ada saja kepala daerah yang kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Itu enggak jauh-jauh, jual-beli jabatan, minta minta komisi, ngatur proyek. Pokoknya nyebelinlah yang gitu-gitu,” katanya usai menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi di Gedung Gradikha Bhakti Praja Semarang, Selasa (27/9).

Kasus terakhir kepala daerah di Jateng kena OTT oleh KPK adalah Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo yang diduga terkait tindak pidana suap pada Agustus 2022.

Untuk mencegah korupsi, lanjut Ganjar selain menggandeng KPK juga pihak Inspektorat, Mendagri, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Saya merasa senang karena bupati, wali kota, dan DPRD kabupaten/kota semua ikut agar bisa memperbaiki sistem ikut serta mencegah korupsi. Korupsi tidak cukup di lip service. Buktinya, dikandani juga ngeyel. Kemudian terjadi OTT,” ujarnya.

Orang nomor satu di Jateng ini menjelaskan penting agar bupati dan wali kota dengan DPRD bisa berelasi dengan baik, khususnya dalam mencegah korupsi. Ketika harus mengesahkan APBD jangan ada kolusi.

APBD yang harus disahkan adalah yang menitikberatkan pada penanganan kemiskinan, pemberesan potensi stunting, kebijakan politik pangan di tengah situasi perubahan climate change global, perbaikan harga yang meningkat karena kondisi eksternal, dan lainnya.

"Jangan sampai ini menjadi proyek yang nanti menjadi bancaan. Saya sampaikan indikasi umpama, ada aspirasi masyarakat yang Rp200 jutaan itu punya korupsi tinggi karena penunjukan langsung. Haru hati-hati,” ujar Ganjar.

Sementara, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dalam kesempatan sama menyatakan upaya Ganjar dalam mencegah korupsi merupakan bentuk komitmen dari tagline Mboten Korupsi Lan Mboten Ngapusi. “Kami harapkan tagline itu terimplementasi setiap kepala daerah tidak boleh korup, tidak boleh ngapusi,” ujarnya.

Kehadiran KPK di Jateng, imbuh Nurul Ghufron dalam rangka pencegahan dengan melakukan dua hal yaitu perbaikan sistem tata kelola keuangan dan juga layanan publik yang transparan, adil, akuntabel.

“Dua hal ini mampu mengatasi mencegah korupsi. Kalau hanya mencegah sistem tapi komitmen tidak ada maka mekanisme pencegahan hanya selesai atau bagus di administrasi tapi tidak bagus di kenyataan,” katanya.