Jakarta, Gatra.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadilia menjelaskan perkembangan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Dalam catatanya, total ada 2.078 izin yang sudah dicabut, dan sekitar 700 perusahaan keberatan sehingga dilakukan pengecekan kembali.

"Pada tahap pertama, dari 213 perusahaan awal yang keberatan, 83-90 perusahaan sudah dipulihkan," ujarnya pada konferensi pers yang digelar di Kantor Kementerian Investasi, Senin (26/9).

Pada tahap kedua, ada 115 perusahaan yang memenuhi syarat untuk proses pemulihan, dengan lebih banyak izin di sektor Galian C. Menurut Bahlil, proses ini merupakan proses penataan pemerintah sehingga apabila perusahaan bisa memenuhi syarat, maka izin harus dikembalikan.

Pada tahap ketiga, tersisa sekitar kurang lebih 300 perusahaan yang akan di-review. Sebelumnya, target awal Kementerian Investasi yang sebelumnya selesai pada September, harus mundur hingga Oktober. Ini terjadi akibat perusahaan yang tersebar di berbagai daerah sehingga memerlukan lebih banyak waktu.

"Kemungkinan besar paling lambat di minggu kedua Oktober. Kalau benar (izinnya) maka dikembalikan, kalau tidak benar, mau dengan cara apapun tidak bisa," katanya.

Sementara, terkait perizinan pemanfaatan hutan untuk usaha, total pencabutan izin yang sudah dilakukan sejumlah 31 izin dengan total lahan sekitar 696.000 hektare. Bahlil menerangkan pemanfaatan hutan harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak boleh disalahgunakan.

Menurut Bahlil, proses pencabutan izin pemanfaatan hutan akan selesai pada bulan Oktober. Dalam prosesnya, diskusi dan pengecekan telah dilakukan di berbagai daerah seperti Papua, Kalimantan, hingga Sumatera.

"Kalau hutannya masih original, itu akan dikembalikan jadi kawasan hutan. Ini sekaligus mendorong keterlibatan pemerintah dalam menjaga ekosistem hutan dalam menurukan emisi rumah kaca dan bagiamana karbon bisa terjaga dengan baik," ucapnya.