Semarang, Gatra.com – Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dan eks narapidana teroris (napiter) untuk melakukan pencegahan radikalisasi di kalangan pelajar.

Direktur Indentifikasi dan Sosialisasi Densus 88 Antiteror Polri, Brigjen Pol Arif Makhfudiharto menyatakan, pola mengajak eks napiter untuk berbicara tentang bahaya radikalisme kepada para pelajar di sekolah merupakan cara efektif.

“Ketika diceramahi langsung oleh penyintas eks napiter sebagai narasumber lebih efektif karena pernah merasakan,” katanya usai bertemu Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo di Semarang, Kamis (22/9).

Menurut Arif selama ini Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo dan jajarannya selama ini selalu mendukung pelaksanaan penanggulangan terorisme di wilayah.

Diketahui bahwa Jateng menjadi episentrum dari radikalisme, sehingga dukungan pemerintah provinsi menjadi sangat penting terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.

“Ketika kita bisa bekerjasama dan melaksanakan kegiatan sinergitas tentunya bisa menjadikan masyarakat paham bahwa mereka yang ditangkap adalah korban dari ideologi yang ujungnya adalah melakukan pelanggaran hukum,” ujarnya.

Berdasarkan data Densus 88, hingga awal September 2022, ada 212 narapidana terorisme yang ditahan di Jateng yakni 191 orang di dalam lapas Nusakambangan Cilacap dan 20 orang di lapas umum.

Jumlah mantan napiter di Jateng tercatat ada 230 orang, di antara yang terbanyak adalah di Surakarta 47 orang, Sukoharjo 43 orang, dan di Kota Semarang 20 orang.

Arif menambahkan mereka yang ditangkap terkait teroris adalah korban sehingga terdampak adalah keluarganya. Masyarakat perlu diberikan pemahaman agar tak memberikan stigma negatif.

“Mereka juga masyarakat jadi berpikirnya yang kita perangi adalah perbuatan bukan orangnya, sehingga harus selamatkan keluarganya agar terputus dengan jaringan radikal,” ujarnya.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengatakan program Densus 88 Antiteror masuk ke sekolah-sekolah dengan melibatkan eks napiter sangat tepat.

Selain sebagai upaya deradikalisasi eks napiter, langkah itu juga mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang bahaya radikalisme kepada anak-anak sekolah.

“Musti mengajak banyak pihak untuk terlibat, umpama para aktor diajak menjadi juru bicara untuk menjelaskan deradikalisasi musti dilakukan seperti apa, terorisme bahayanya seperti apa, dan masuk ke sekolah. Tentu kami ini tidak ingin memanjakan mantan napiter, tapi mengedukasi,” ujarnya.

Pemprov Jateng, lanjut Ganjar selama ini sudah mencoba menggandeng eks napiter untuk bercerita mengenai bahaya radikalisme dan terorisme melalui program Gubernur Mengajar di sekolah.

Mengajak dan memberdayakan eks napiter merupakan dukungan pemerintah untuk deradikalisasi dan membantu mereka kembali diterima dengan baik oleh masyarakat.

“Pola lain pemberdayaan eks napiter dan keluarga eks napiter juga dilakukan dengan mendirikan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian keluarga,” katanya.