Sekayu, Gatra.com - Guna menekan dampak inflasi pascapenetapan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba) menganggarkan sebesar Rp15 miliar lebih.

Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan (Dana Kelurahan) serta Pembahasan Rencana Kegiatan Padat Karya dan Penyaluran Bantuan Sosial Penangan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 yang dipimpin langsung oleh PJ Bupati Muba Apriyadi, di Ruang Rapat Serasan Sekate Setda Muba, Selasa (20/9).

Plt Kepala Bappeda Kabupaten Muba, Sunaryo, mengatakan bahwa penganggaran itu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022.

Baca juga: Harga BBM Naik, Airlangga Targetkan Inflasi Tak Sampai 5 Persen

Menurutnya, sesuai dengan PMK Nomor 134 tahun 2022, maka pemerintah daerah wajib untuk menyalurkan sejumlah 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk bantuan sosial. “Total alokasi 2 persen DTU Triwulan IV Pemerintah Kabupaten Muba sebesar Rp15.598.294.590,” ujarnya.

Dikatakannya, pengalokasian anggaran itu di antaranya untuk pemberian bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan padat karya di 15 kelurahan dalam Kabupaten Muba, serta subsidi sektor transportasi untuk tukang ojek, angkot dan speedboat.

Sementara itu, Pj Bupati Muba, Apriyadi mengatakan program-program itu merupakan langkah yang konkrit dilakukan pemerintah kabupaten setempat dalam menangani dampak inflasi di Bumi Serasan Sekate. Karena itu, ia berharap kepada perangkat daerah, camat hingga tingkat desa/kelurahan komitmen dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

“Silahkan kita laksanakan, terkait bansos diharapkan untuk dapat melakukan pendataan ulang agar program ini tepat sasaran,” katanya.