Jakarta, Gatra.com - Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menyebut bahwa selama ini persoalan ekspor pangan merupakan imbas dari belum kuatnya standar keamanan dan mutu pangan. 

Oleh karenanya, langkah Konsolidasi Nasional yang diselenggarakan Badan Pangan menjadi penting untuk menyamakan dan menentukan standar yang sama dalam upaya keamanan dan mutu pangan.

Baca Juga: Badan Pangan Nasional Genjot Konsolidasi untuk Tingkatkan Keamanan dan Mutu Pangan

"Konsolidasi ini untuk (menentukan) standar. Contoh, misalnya beras. Dulu kan memang pernah ada SNI, sekarang juga, tetapi mutunya sekarang berbeda dengan standar internasional. Sehingga ke depan ini kita harus mendiskusikan, pada saat negara lain itu menyampaikan misalnya beras premium itu 5%, di Indonesia itu beras premium 15% broken rice-nya sehingga ini ke depan apakah mau dikonsolidasikan, disesuaikan kembali, atau apa," ujar Arief saat ditemui di sela-sela acara di Jakarta, Selasa (20/9).

Upaya ini dilakukan untuk menghadapi permasalahan yang ada, salah satunya terkait penolakan ekspor beras. Menurut Arief, jika standar internasional belum terpenuhi, hal ini bisa membawa kerugian bagi transaksi yang seharusnya terjadi.

Arief juga menerangkan bahwa penentuan standar akan beririsan dengan penentuan harga. Namun, ia menegaskan bahwa keamanan dan mutu pangan akan selalu diutamakan.

Baca Juga: Badan Pangan Nasional Klaim Telah Membuat Data Neraca Pangan yang Terintegrasi

"Ini nanti beririsannya sama harga ya. Tetapi khusus keamanan dan mutu pangan, itu tidak ada toleransi. Jadi kalau kita makan makanan apa pun, kalau produk pangan segar, harus yang aman, harus yang sehat. Tidak boleh ada toleransi. Kalau tidak aman, itu bukan makanan," katanya.

Disisi lain, Arief juga menenrangkan bahwa pihaknya juga Tengah berfokus pada penyiapan ketersediaan produk pangan segar. Konsolidasi ini menjadi sarana pembelajaran bagi seluruh pihak untuk bisa menyamakan pandangan dalam menjaga dan meningkatkan mutu dan keamanan pangan.

"Salah satu kegiatan diskusi hari ini adalah untuk memastikan bahwa standar-standar yang kita punya itu oke, kemudian apa yang perlu dikembangkan, karena badan ini badan yang masih baru dan memerlukan masukan dari seluruh pihak, termasuk dari pelaku usaha, dan juga dari teman-teman daerah selama ini menjaga keamanan pangan di daerah," ucapnya.