Jakarta, Gatra.com - Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan tidak ada upacara pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Ferdy Sambo. Proses pemecatan hanya lewat surat keputusan banding.

"Tidak ada, sudah diserahkan (keputusan banding) berarti sudah diberhentikan tidak dengan hormat. Diserahkan saja, itu sudah bentuk seremonial," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung TNCC Mabes Polri, Senin, (19/9)

Baca Juga: Sah! Banding Ditolak, Ferdy Sambo Tetap Dipecat Tidak Hormat dari Polri

Dedi mengatakan Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Wahyu Widada akan memproses administratif putusan banding Ferdy Sambo. Polri memberikan tenggat waktu penyelesaian administratif selama tiga hari kerja setelah putusan banding dibacakan. 

"Sesuai dengan Pasal 81 ayat 2 (Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri), maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding, ini akan diproses lima hari oleh SDM Polri. Nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan (Ferdy Sambo)," ujar Dedi.

Baca Juga: Polri Pastikan Hasil Banding Ferdy Sambo Bersifat Final

Sidang banding mantan Kadiv Propam Polri itu digelar selama 3 jam di ruang rapat Divpropam Polri Gedung TNCC Lantai 1 Mabes Polri, Jakarta Selatan. Hakim komisi memutuskan menolak memori banding Ferdy Sambo.

"Keputusan kolektif kolegial. Seluruh hakim banding sepakat menolak memori banding Irjen FS," ujar Dedi.

Baca Juga: Dipecat Tidak Hormat, Ferdy Sambo Ajukan Banding

Putusan sidang banding yang dipimpin Irwasum Komjen Agung Budi Maryoto itu menguatkan putusan sidang Kode Etik Polri terhadap Ferdy Sambo yang digelar pada (26/8). Yakni perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri. 

"Putusan tadi sudah disebutkan ketua sidang banding perbuatan tercela dan menguatkan PTDH Irjen FS dari anggota Polri," ungkap Dedi.

Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J dan dijerat Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP ancaman hukuman maksimal mati atau pidana penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun.