Jakarta, Gatra.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Adian Napitupulu walkout dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mind ID hari ini, Senin (19/9). Kemarahan Adian tersebut dipicu oleh ketidakhadiran Direktur Utama (Dirut) Mind ID, Hendi Prio Santoso, beserta tiga direksi lain dalam rapat tersebut.

Pasalnya, menurut Adian, rapat yang mulanya dijadwalkan guna membahas produksi baterai untuk kendaraan listrik dalam negeri itu seharusnya dihadiri oleh Dirut beserta seluruh jajaran direksi. Namun, dalam rapat tersebut, Mind ID hanya diwakili oleh satu orang dari jajaran direksi, yakni dari Direksi Antar Kelembagaan Dany Amrul Ichdan.

Baca Juga: PKS dan Presiden Jokowi Kompak, Tak Takut WTO, Lanjutkan Hilirisasi Nikel

"Harusnya semua hadir, karena ini menyangkut pasokan sumber bahan baku untuk industri baterai yang merupakan energi alternatif di masa depan, ketika energi fosil semakin tidak ramah lingkungan dan semakin berkurang," tegas Adian dalam keterangannya, pada Senin (19/9).

Terlebih, kata Adian, rapat tersebut telah direncanakan jauh-jauh hari dan telah disetujui oleh Dirut Mind ID sendiri.

"Mengingat, jadwal dengan DPR sudah dibuat jauh-jauh hari. Kalaupun Dirut tidak bisa hadir, setidak-tidaknya dua atau tiga direksi bisa hadir dalam rapat tadi," jelas Adian.

Ia pun menyayangkan, karena absensi tersebut terjadi karena Dirut dan tiga direksi lainnya justru lebih memilih untuk pergi ke Bali, untuk menghadiri pertemuan Coal Trans Asia, di mana pedagang besar batubara se-Asia berkumpul. 

Baca Juga: Holding Perkebunan Nusantara Komitmen UMKM Binaan Naik Kelas

Oleh karena itu, Adian secara terbuka menyampaikan kepada pimpinan rapat bahwa ia tidak bersedia mengikuti rapat tersebut. Adian, yang menghadiri rapat tersebut secara online, akhirnya memilih keluar dari ruang rapat di aplikasi Zoom.

Menurut Adian, apabila memang terjadi bentrok jadwal, seharusnya rapat tersebut dapat dijadwalkan ulang, atau setidaknya dihadiri oleh dua sampai tiga direksi yang terkait dengan pengembangan usaha dan permodalan, atau bahkan setidaknya mengajukan izin untuk hadir dalam rapat secara virtual.

Baca Juga: RI Angkat Isu Transformasi Digital dan Akses Pembiayaan UKM pada Forum APEC 

Dengan demikian, Adian berharap agar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Presiden RI Joko Widodo mengevaluasi Dirut dan direksi MIND ID, yang dipandangnya tidak menghormati jadwal yang sebelumnya telah dibuat bersama.

"Hal ini harus menjadi perhatian Menteri (BUMN) dan Presiden, mengingat Mind ID adalah holding BUMN Pertambangan. Jika Dirut dan Direksi tidak bisa menghormati DPR sebagai lembaga tinggi negara, mungkin saja suatu ketika Dirut dan Direksi juga tidak akan menghormati Presiden," tegasnya.