Jakarta, Gatra.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyoroti pembangunan dua megaproyek pemerintah yang saat ini masih berlangsung. Kedua megaproyek tersebut terkait dengan Ibu Kota negara baru (IKN) dan kereta super cepat Jakarta-Bandung.

AHY mengaku setuju dengan pembangunan IKN. Mengingat, kondisi Jakarta tak lagi ideal untuk menjadi Ibu Kota Indonesia. Namun, Demokrat mencatat bahwa pembangunan tersebut harus dikonsepkan secara jelas untuk mencegah potensi kegagalan.

Baca Juga: AHY Beri Sinyal Pasangan Capres-Cawapres Usungan Demokrat

"Catatan Demokrat adalah, IKN tersebut harus dikonsepkan, direncanakan, dan dipersiapkan dengan baik. Kalau tidak, maka bisa gagal pembangunannya," ujar AHY dalam pidato kebangsaannya pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Jakarta, Jumat (16/9).

Agus menyarankan agar pemerintah menganalisa terlebih dahulu waktu yang tepat untuk melakukan pembangunan, serta jangka waktu pembangunan tersebut. Pembangunan IKN di negara-negara lain di seluruh dunia, umumnya dilakukan pada waktu yang tepat dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi negara.

"Pemerintah harus memikirkan 'timing' dan jangka waktu pembangunannya. Di seluruh dunia, pembangunan IKN memerlukan waktu yang cukup, dan 'timing'-nya dipilih, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi negara," kata Agus.

Baca Juga: AHY Sebut Banyak Buzzer Serang Partai Demokrat di 2021

Terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, AHY menyoroti bagaimana nilai proyek tersebut semakin membengkak seiring dengan berjalannya waktu. Bahkan, dalam beberapa waktu terakhir, diperlukan alokasi penyertaan modal negara, dari APBN yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah, untuk menyelesaikan proyek tersebut.

"Padahal pada awalnya, pemerintah berjanji, tidak mengambil satu sen pun dari APBN. Nilai proyeknya pun, semakin membengkak dari skema perhitungan awal," ujar AHY.

Baca Juga: Hasil Survei Partai Demokrat Kian Moncer, Optimis Elektabilitas AHY akan Melejit

Demokrat menyarankan pemerintah untuk melakukan perencanaan yang matang dalam pembangunan megaproyek. Agar rencana pembangunan pun tidak mudah berubah di tengah jalan dan berbuntut pada kerugian keuangan negara yang akhirnya memberatkan pemerintah.

Agus menilai, sangat tidak bijaksana apabila megaproyek tersebut justru didanai utang. Utang tersebut akan menambah beban fiskal negara di tengah tekanan dan krisis ekonomi yang berat.

"Menunda pembangunan proyek nasional strategis, bukanlah sesuatu yang tabu. Menunda proyek pada kondisi saat ini, lebih baik daripada memaksakannya. Jika proyek-proyek ini dipaksakan, akan berdampak buruk bagi kehidupan sosial-ekonomi rakyat," ujar AHY.