Jakarta, Gatra.com - DPRD DKI Jakarta telah menyerahkan tiga usulan nama calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada Rabu (15/9).

Adapun, ketiga nama tersebut adalah Kepala Sekretriat Kepresidenan Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar.

Meski demikian, tiga nama tersebut bukanlah sebuah final. Keputusan terkait sosok yang akan memimpin DKI Jakarta dua tahun ke depan, sebelum dilaksanakannya Pilkada pada November 2024, akan ditentukan lebih lanjut oleh Presiden RI Joko Widodo.

Baca juga: Pengamat Sebut Pj Gubernur DKI Terpilih Tak Wajib Tuntaskan Program Anies Baswedan

Mengenai hal tersebut, pengamat politik Jeirry Sumampouw pun mengatakan bahwa ada sejumlah kriteria yang harus dimiliki oleh Pj Gubernur di masa mendatang. Jeirry pun menekankan pentingnya seorang Pj Gubernur untuk dapat membangun suasana kondusif di Jakarta, menuju Pemilu 2024.

"Penting sekali seorang Gubernur, atau seorang Pejabat (Pj) Gubernur, yang bisa membangun suasana kondusif di Jakarta," ujar Jeirry dalam diskusi politik bertajuk "Siapa Pantas Jadi Pj Gubernur DKI?", di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Jakarta, Kamis (15/9).

Pasalnya, kata Jeirry, DKI Jakarta memiliki posisi politik yang strategis. Tak hanya karena eksistensinya sebagai Ibu Kota, namun juga karena posisinya sebagai pembentuk opini politik nasional. Ia menggarisbawahi bagaimana politik identitas berkembang secara "vulgar" sejak Pemilihan Umum Gubernur (Pilgub) 2017 silam.

Oleh karena itu, pemimpin DKI Jakarta di masa mendatang, diharapkan dapat membangun opini-opini yang beredar di DKI Jakarta dapat membuat percakapan politik nasional menjadi lebih harmonis.

Baca juga: DPRD Usulkan Tiga Nama Pengganti Anies, Juri Ardiantoro Tersingkir

Di samping itu, Jeirry juga memandang bahwa DKI Jakarta membutuhkan figur yang sejatinya tidak terbebani oleh trauma politik pada Pilgub 2017 lalu. Terlebih, apabila sosok tersebut adalah figur netral, yang bukan merupakan bagian dari kubu-kubu dalam problema politis yang terus berlangsung dalam konteks DKI Jakarta.

"Saya kira, kita butuh figur yang jauh lebih netral di Jakarta. Dia figur yang tidak masuk di kubu kiri atau di kubu kanan," ujar Koordinator LSM Komite Pemilih Indonesia itu.

Dengan demikian, Jeirry mengatakan bahwa figur yang cocok untuk memimpin DKI Jakarta adalah sosok yang memiliki kepentingan politik praktis yang kecil, atau bahkan tidak memiliki kepentingan sama sekali.

"Sebaiknya figur yang masuk itu memang dia punya kepentingan politik yang kecil, kepentingan politik praktis tentunya ya, atau bahkan tidak ada," kata Jeirry.

Di samping itu, Jeirry juga menekankan bahwa penting bagi Pj Gubernur untuk memahami betul pengelolaan pemerintahan darrah dan problematikanya. Pasalnya, birokrasi di DKI Jakarta, sedikit banyaknya terlibat dengan problematika politis tadi.

Baca juga: Sah! DPRD DKI Jakarta Umumkan Pemberhentian Anies Baswedan-Riza Patria

"Sehingga, dia mampu juga mendisiplinkan atau memengaruhi birokrasi agar tidak terpola pada pembelahan, yang terjadi setelah (Pilgub) 2017, atau yang saat ini terjadi di dalam masyarakat DKI, atau masyarakat Indonesia pada umumnya," ucapnya.

Terkait tiga nama yang telah diajukan oleh DPRD DKI Jakarta ke Kemendagri, Jeirry pun menyebut bahwa ketiganya telah memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin DKI Jakarta, baik dalam segi kemampuan maupun kapasitas.

Untuk diketahui, ketiga nama tersebut diusulkan setelah DPRD DKI Jakarta secara resmi mengumumkan berakhirnya masa jabatan Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, yang akan jatuh pada 16 Oktober 2022 mendatang, Selasa (13/9).