Jakarta, Gatra.com - Koordinator Penelitian Panel Survei Indonesia (PSI) Yuswiryanto mengatakan, pihaknya kembali melakukan survei diantaranya terkait soal penegakan hukum dalam kasus pembunuhan Brigadir J, dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ia menjelaskan terkait opini masyarakat terkait penegakan hukum yang sedang berjalan itu. Kebanyakan masyarakat puas atas kinerja Polri.

"Terkait kasus terbunuhnya Brigadir J yang menjadi pembicaraan di publik, opini masyarakat yang ditangkap dari hasil survei didapati sebanyak 76,7% responden puas dengan kinerja Polri dalam membongkar kasus terbunuh brigadir J, sebanyak 17,1% tidak puas dan 6,2% tidak menjawab," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (15/9/2022).

Yuswiryanto menjelaskan, terkait pemberantasan korupsi opini masyarakat tergambar hanya 40,6% responden saja yang puas dengan kinerja pemberantasan korupsi di era Presiden Jokowi dan sebanyak 52,7% tidak puas, selebihnya 6,7% tidak menjawab.

Namun opini publik dalam menilai kinerja institusi penegak hukum dalam melakukan pemberantasan korupsi, hasil survei menunjukan sebanyak 87,7% puas terhadap Kinerja Kejaksaan Agung dalam melakukan pemberantasan Korupsi ,sebanyak 73,8% puas dengan Polri dalam pemberantasan Korupsi , sebanyak 67,2% puas dengan institusi Pengadilan dan sebanyak 53,7% puas dengan KPK.

Di sisi lain, untuk meneropong suara masyarakat menuju pemilu 2024, Panel Survei Indonesia melakukan pemetaan suara masyarakat dengan melakukan survei jajak pendapat terhadap 1580 orang yang sudah berusia 17 tahun ke atas, yang berada di 302 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi.

Penjaringan warga negara Indonesia sebagai objek survei dilakukan dengan metode multistage random sampling dan hasil survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan Margin of Error 2,48%.

Dari metode survei yang dipilih dengan sistem pertanyaan tertutup untuk mendapatkan data data penelitian ini menggunakan metode wawancara tatap muka, menggunakan kuesioner dengan 1150 orang dan Saluran telepon seluler dengan 430 orang.

Dimana Preferensi perilaku politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah preferensi perilaku politik yaitu keputusan pilihan dalam aktivitas politik meliputi keseluruhan tingkah laku politik para aktor politik masyarakat yang dalam manifestasi konkritnya telah saling memiliki hubungan dengan kultur politik masyarakatnya.

"Preferensi tingkah laku warga masyarakatnya sebagai respon dalam menilai objek dan peristiwa politik maupun model perilaku politiknya terhadap sistem politik yang ada. Hasil survei menemukan sebanyak 82,9% responden masih percaya kalau demokrasi adalah sistem yang terbaik untuk penyelenggaraan pemerintahan," ucapnya.

Hasil temuan survei menunjukan terdapat 40,3% responden bahwa preferensi politik mereka dipengaruhi oleh media sosial. Beberapa platform media sosial yang cukup dominan digunakan adalah FB, IG, Twitter dan WA. Sebanyak 26,8% dipengaruhi media-media mainstream, televisi, radio dan lainnya. Kemudian sebanyak 32,9% dipengaruhi oleh keluarga ,kerabat dan lingkungan tinggal mereka.

Namun, hasil survei hanya delapan parpol yang konsisten meraih tingkat keterpilihan jauh melampaui ambang batas parlemen. Hal ini terjawab dari preferensi pilihan publik ketika ditanyakan Parpol yang akan dipilih jika pemilu digelar hari ini.

Hasilnya Partai Golkar unggul dengan 17,33% disusul PDI Perjuangan 15,71%. Kemudian Gerindra dengan 15,32% lalu di bawahnya ada Demokrat dengan 6,86 %, PKS 5,90%, PKB dengan 5,43% dan Nasdem 4,45%.

PAN tergolong aman dengan 4,23 %, Perindo 3,11% ,Prima 2,89% ,PSI 2,77% , PPP 2,23%, Garuda 1,45% ,PBB 1,34% sedangkan Partai lainnya hanya meraih 0 koma sekian persen, di antaranya Gelora 0,78%, Hanura 0,44% Ummat 0,21%, sisanya dan swing voters 9,55%.

Kemudian, hasil survei ini juga membedah tentang kriteria tokoh yang diinginkan Masyarakat sebagai pengganti Presiden Jokowi, adapun hasil jawaban responden sebanyak 89,71% menginginkan tokoh dengan kriteria calon presiden RI yang ideal yaitu yang bisa menjalankan dan merealisasikan isi konstitusi. Alasannya karena ada ancaman kapitalisme yang cenderung menguntungkan segelintir elit saja yaitu dengan memanfaatkan sumber negara, tetapi bukan untuk rakyat.

Kemudian sebanyak 87,7% menginginkan tokoh yang bisa menjawab tantangan bangsa. Sementara, semakin hari tantangan bangsa menjadi semakin berat.

Dimana Indonesia kaya raya, tetapi sebagian besar masyarakat belum menikmati hasilnya melalui pendidikan gratis, kesehatan gratis, tunjangan hari tua, dan tunjangan lainnya.

Dalam survei ini dicoba simulasi pasangan nama tokoh laki-laki dan tokoh perempuan untuk menjadi Capres-Cawapres. Pertanyaan pasangan mana yang akan dipilih jika pilpres digelar hari ini ,Maka hasilnya Pasangan Airlangga Hartarto-Khofifah Indar Parawansa dipilih sebanyak 27,28%, kemudian Ganjar Pranowo-Susi Pudjiastuti 21,83% kemudian Prabowo Subianto-Sri Mulyani 20,88%, lalu pasangan Anies Baswedan-Puan Maharani 18,64% dan tidak memilih sebanyak 11,37%.

Sementara untuk simulasi pasangan sipil-militer dan militer-sipil, preferensi pilihan masyarakat ketika disodorkan nama nama pasangan tokoh, kemudian ditanyakan jika pemilihan Presiden digelar hari ini, pasangan mana yang akan dipilih. Maka hasilnya pasangan Airlangga Hartarto-Moeldoko dipilih sebanyak 27,28%, lalu Prabowo Subianto-Muhaimin Iskandar dipilih sebanyak 22,18%, Andika Perkasa-Ganjar Pranowo dipilih sebanyak 21,21%, dan Anies Baswedan-Gatot Nurmantyo 19,18% serta tidak memilih sebanyak 10,15%

Berlanjut dengan simulasi melakukan perubahan nama pasangan dengan komposisi tokoh sipil dan militer lainnya, dengan pertanyaan pasangan mana yang akan dipilih jika pemilihan presiden digelar hari ini maka hasilnya pasangan Airlangga Hartarto-Andika Perkasa dipilih sebanyak 31,08% ,kemudian pasangan Prabowo Subianto-Erick Thohir 23,20%, lalu Ganjar Pranowo-Budi Gunawan 21,91%, kemudian Anies Baswedan-Agus Harimurti Yudhoyono 18,21% dan tidak memilih 5,60%.

Menyikapi hasil survei dari Panel Survei Indonesia (PSI), Fuadil 'Ulum, Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia mengatakan, survei PSI terhadap Airlangga Hartarto dipilih sebagai capres dengan elektabilitas tertinggi jika dipasangkan dengan Andika Perkasa maupun Khofifah Indar Parawansa sudah tepat, namun Partai Golkar harus terus meningkatkan mesin partai agar peluang Airlangga Hartarto menang sebagai capres di Pilpres 2024.

"Ya majunya Airlangga Hartarto sebagai capres di 2024 sudah tepat, tinggal bagaimana partai Golkar terus meningkatkan mesin partainya agar Ketum Golkar itu menang di Pilpres 2024," kata Fuadil kepada wartawan saat dihubungi.

Selain itu, adanya Ketua DPR RI, Puan Maharani dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan, sosok Airlangga bisa menang jika KIB solid untuk menangkan Airlangga sebagai capres di Pilpres 2024. Hanya tinggal siapa sosok cawapres yang akan menemani Airlangga nanti.

"Kalau KIB solid peluang Airlangga sangat kuat ditambah siapa sosok cawapresnya nanti," tutupnya.