Jakarta, Gatra.com- Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah sepakat untuk menghapus penggunaan daya listrik 450 Volt Amphere dan akan dialihkan ke daya listrik 900 VA. Sebagaimana diketahui, pengalihan Subsidi Listrik untuk warga kurang mampu ini diinisiasi oleh Ketua Badan Anggaran DPR-RI.

Seperti yang diketahui, pelanggan listrik 450 dan 900 VA merupakan masyarakat pra sejahtera. Adapun pelanggan dan penggunaan listrik dengan daya tersebut mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Pemerhati Kebijakan Publik, Bambang Haryo Soekartono menilai kebijakan itu akan menyusahkan rakyat Indonesia. "Saya harap pemerintah mempunyai kebijakan untuk bisa mendorong masyarakatnya untuk melakukan penghematan energi dengan penggunaan listrik yang lebih rendah," katanya dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis (15/9). Baca juga: Pemerintah Daerah Dukung Penyaluran Subsidi Listrik Tepat Sasaran

Alasannya, lanjut dia, karena pembangkit listrik di Indonesia itu 70% menggunakan Batubara. "Sedangkan cadangan Batubara sudah mulai menipis karena terlalu banyak Batubara yang di ekspor maupun yang kita gunakan sendiri untuk listrik. Dimana saat ini cadangan Batubara kita tinggal tersisa 20 tahun lagi" kata Bambang.

Negara Negara di Eropa bahkan telah melakukan penghematan besar besaran dikarenakan energi fosil yang sudah mulai menipis. Misalnya di Jerman, UK, Denmark, Yunani dan bahkan Sri-Lanka melakukan program power cuts / pemadaman selama 10 jam untuk penghematan penggunaan energi listrik di negaranya.

Anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini mengatakan, wacana penghapusan listrik 450 VA juga akan menyengsarakan sekitar 24 juta pelanggan (keluarga) masyarakat bawah yang menggunakannya. "Dari hasil pembicaraan dengan masyarakat pengguna 450 VA, mereka malah menginginkan untuk bisa diturunkan lagi di kelompok 220 VA seperti yang diberlakukan pada jaman orde baru," ungkap Bambang. Baca juga: Subsidi Listrik Pertanian Disetop

Karena saat ini, semua peralatan elektronik baik lampu, televisi, kipas angin dan lain-lain watt nya sangat rendah dan efisien. "Tujuannya untuk penghematan energi tetapi mempunyai kemampuan penerangan yang sangat kuat," kata Alumni ITS Sepuluh Nopember Surabaya Ini.

Bambang mensinyalir wacana penghapusan listrik ini untuk mendorong masyarakat menggunakan daya listrik lebih besar dan cenderung ada ajakan pemborosan untuk menanggung produksi listrik PLN yang sudah terlajur berlebih atau over supplay akibat kebijakan pemerintah yang terlanjur mempunyai program membangun pembangkit listrik 35.000 megawatt.

"Program 35.000 megawatt inilah yang mengakibatkan produk listrik kita over supply lebih dari 50% yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Sehingga masyarakat di dorong untuk melakukan pemborosan dengan wacana penggunaan listrik yang berlebih," jelas dia.

Seharusnya Pemerintah mendorong PT. PLN untuk melakukan efisiensi agar tidak membebani masyarakat dengan tarif yang tinggi dan penagihan yang tidak rasional. Dimana saat ini masyarakat dihadapkan tarif listrik yang tidak masuk akal, dimana tarif PLN sebesar 9,7 sen sudah lebih tinggi dari beberapa negara di Asia Tenggara yang minim energi seperti Indonesia. Baca juga: Subsidi Energi 2023 Tembus Rp210,6 Triliun untuk BBM, LPG 3Kg dan Listrik

Misalnya Malaysia 4,9 sen, Vietnam 8 sen dan Laos 3,8 sen sedangkan di Indonesia pembayaran tagihan listrik bisa lebih 2,5 kali lipat lebih mahal dari perhitungan tarifnya sendiri. Sehingga, sering tagihan di masyarakat dibanding di Jepang yang tarifnya 22 sen lebih mahal daripada di Indonesia dan bahkan tagihan di Indonesia mendekati tagihan harga listrik tertinggi di Jerman yang tarifnya sebesar 33,8 sen.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS),  gaji yang diperoleh pekerja baik formal maupun informal di Indonesia berkisar Rp1,5 juta sampai dengan Rp3,5 juta berjumlah sekitar 70 juta pekerja.

Ditambah lagi sekitar 33 juta petani, 4 juta nelayan, serta masyarakat yang menganggur sebanyak 5.8 % dari total penduduk Indonesia berkisar 15.58 juta penduduk (Data BPS). "Mereka semua diatas masuk kategori masyarakat yang masih menginginkan untuk mengkonsumsi listrik dengan daya 450 VA dengan subsidi," pungkas Bambang.