Jakarta, Gatra.com - Hacker Bjorka tengah viral di media sosial Twitter dan jaringan Telegram lantaran kerap membagikan data pribadi pejabat negara hingga data penduduk di sistem pemerintahan Indonesia. Ia juga sempat mengklaim telah membocorkan data rahasia Badan Intelijen Negara (BIN) hingga menguak pembunuh dibalik kematian aktivis HAM, Munir Said Thalib.

Akun twitter pertamnya @bjorkanism telah diblokir sejak Ahad sore lalu (11/9) dan pada Senin (12/9) dini hari muncul akun @Bjorkanisms yang diduga milik Bjorka, kemudian pada siang hari melalui Telegram Bjorka membagikan akun twitter terbarunya @bjorxanism yang tak lama kemudian pada sore harinya.

Baca juga: Twitter Blokir Bjorka, Pakar Cyber: Harus Segera Diketahui Siapa Sesungguhnya

Tak sedikit warganet justru menunjukkan simpatinya terhadap beberapa aksi Bjorka membocorkan data-data pribadi pejabat negara hingga data rahasia pembunuhan Munir. Padahal, aksi peretasan yang dilakukan Bjorka merupakan tindakan melawan hukum berdasarkan UU ITE pasal 30.

Lalu mengapa sebagian netizen terlihat kerap mendukung pembocoran data yang dilakukan hacker Bjorka?

Pakar cyber, Pratama Persadha melihat, ada banyak faktor yang membuat masyarakat Indonesia terkesan mendukung tindakan Bjorka. Salah satunya merupakan efek kenaikan bahan bakar minyak (BBM) sehingga memicu sentimen negatif masyarakat kepada pejabat dan pemerintah.

Baca juga: Peretas Sasar Data Warga, BSSN Lakukan Mitigasi Cepat Keamanan Siber

Selain itu, kata Pratama, beberapa pernyataan Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Johnny G Plate terkesan menyalahkan masyarakat atas kebocoran data sim card juga membuat publik geram terhadap pemerintah.

"Terlepas dari banyaknya simpati ke Bjorka karena situasi politik, kita harus akui bahwa baru kali ini kebocoran data menyita perhatian publik dengan luas," ujar Pratama melalui pesan tertulis kepada Gatra.com, Senin (12/9).

Baca juga: Alasan Polri Belum Tindaklanjuti Akun Sosial Media Hacker @bjorkanism

Karena itu, Pratama mengingatkan kejadian hacker Bjorka ini harus dijadikan pembelajaran bagai kementerian dan lembaga pemerintah untuk memperbaiki sistem keamanan digital. "Harus dijadikan momentum perbaikan bersama," ujarnya.