Asahan, Gatra.com - Puluhan mahasiswa di Asahan, Sumatera Utara dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Asahan  menggelar aksi unjuk rasa  menolak kebijakan pemerintah pusat terkait kenaikan harga Bahan  Bakar Minyak (BBM)  bersubsidi. 

Aksi unjuk rasa tersebut digelar  di sejumlah titik di kota Kisaran, Asahan. Dengan berkonvoi menggunakan sepeda motor,   membawa sound system, dan membawa atribut-atribut  HMI,  mereka meminta agar harga BBM bersubsidi segera diturunkan pemerintah. 

Baca Juga: HMI Indonesia Demo Kenaikan Harga BBM di Depan Gedung DPR/MPR

Para mahasiswa menilai, kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak sangat tidak populis di tengah kesulitan kondisi ekonomi masyarakat saat ini, sebagai akibat guncangan ekonomi dampak pasca pandemi covid-19. 

"Kita mendesak pemerintah agar meninjau kembali kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi," teriak orator unjuk rasa. 

Meski matahari sangat terik Senin sore (12/9), puluhan mahasiswa tersebut terus melakukan aksi unjuk rasanya. Aksi  dimulai dari kantor DPRD Asahan, dan akan berakhir di  kantor Bupati Asahan. 

Di dua kantor Pemerintahan daerah ini, mereka meminta agar aspirasi mahasiswa di Asahan untuk diteruskan kepada Pemerintah pusat demi kepentingan masyarakat, terutama warga miskin. 

Mahasiwa berkonvoi  dengan melalui sejumlah rute  titik jalan inti perkotaan. Selain di DPRD, sebelum ke kantor Bupati Asahan, mereka juga menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik.  Diantaranya dipersimpangan tiga mesjid raya Kisaran yakni antara  jalan Imam Bonjol Kisaran - Jalan Bakti dan Pramuka. Kemudian menggelar aksi di seputaran tugu pahlawan antara  jalan Imam Bonjol dan HOS Cokroaminoto Kisaran. 

Baca Juga: Demo BBM, Mahasiswa Minta Kesepakatan Tertulis Bermaterai

Ditempat terpisah, Bupati Asahan, Surya mengingatkan, agar penanganan unjuk rasa mahasiswa terkait penolakan kenaikan harga  BBM bersubsidi  ditangani secara humanis dan berkoordinasi dengan kepolisian. 

Pernyataan ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan (Rakorpem) di kantor Bupati Asahan, Senin kemarin. 

Baca Juga: Bupati Asahan Kucurkan Rp5,1 Miliar ke BLUD Tanpa Dasar Hukum

Selain membahas soal itu, jupati nuga mengingatkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) untuk menjaga kondusifitas politik pasca pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2022 yang digelar di 89 desa di kabupaten Asahan, Rabu pekan lalu (7/8). 

Bupati menegaskan, jika ada sengketa dalam perolehan suara, dia meminta agar diselesaikan dengan baik, dengan memegang teguh prinsip  jujur dan adil.