Bantul, Gatra.com– Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta pemerintah untuk meninjau ulang berbagai kebijakan yang menimbulkan masalah berat bagi rakyat. Salah satunya adalah kenaikan harga BBM yang sudah berlangsung sepekan ini.

Ditemui di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin (12/9), Haedar melihat selama ini pemerintah dalam mengambil kebijakan tidak pernah simultan dan selalu tambal sulam.

“Kebijakan-kebijakan itu tahu-tahu sudah diambil kan. Dan siapa yang bisa mencegah (kalau kebijakan sudah diambil) dan setiap kebijakan ini kan berdampak pada mayoritas rakyat,” jelasnya.

Setelah kenaikan harga BBM, Haedar menyatakan pemerintah perlu melihat dan meletakkan kebijakan-kebijakan yang diambil itu secara komprehensif dan tak hanya dari satu aspek.

“Jika itu menimbulkan masalah berat bagi rakyat mestinya ditinjau ulang. Lalu ketika keputusan sudah diambil lalu menimbulkan dampak, ambil recovery untuk menutupi beban berat rakyat apa yang memang bisa jadi terobosan,” ungkapnya.

Hal-hal inilah yang didorong oleh Haedar untuk dipastikan oleh negara. Para elit dan pejabat mestinya memastikan setiap kebijakan tidak merugikan rakyat bahkan harus mengutamakan kepentingan rakyat.

Haedar menilai, harapan masyarakat agar pemerintah mengeluarkan kebijakan BBM bersubsidi sangat wajar. Hal ini mengingat kebijakan susulan yang dikeluarkan pemerintah hanya tambal sulam.

“Di sini diirit ya untuk tidak disubsidi, tapi di sini jebol. Pajak didorong tapi pelayanan terhadap masyarakat lemah,” tegasnya.

Pemerintah juga diminta segera sigap mengambil langkah-langkah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat yang terbebani kenaikan dampak BBM. Semisal kebermanfaatan BPJS pada seluruh masyarakat terdampak. 

Melalui rilis yang diterima Gatra.com, Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Sleman mendorong masyarakat mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan.

“Kita harus memiliki kepedulian terhadap tingginya subsidi BBM dan listrik. Karena itu, kami minta masyarakat agar hemat BBM dan listrik. Jika perlu, gunakan energi terbarukan yang sudah ditemukan para peneliti dunia,” kata Sekretaris HPN Sleman, Yusron.

HPN Sleman mendorong pengurus PBNU lebih serius mengampanyekan optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan. Alasannya, bila masyarakat tidak dipaksa mengubah pola pemanfaatan energi, dari energi fosil ke non-osil, maka pencemaran karbon di bumi akan semakin memburuk.

“Imbasnya, tentu berpengaruh pada ketahanan tubuh dan kesehatan manusia. Jika perlu, NU menjadi garda terdepan dari unsur civil society yang serius melakukan gerakan mengurangi pencemaran lingkungan dan udara sesuai kesepakatan negara-negara anggota PBB,” tegas Yusron.