Jakarta, Gatra.com – Direktur Jenderal Keuangan Daerah Dalam Negeri, Kemendagri, Agus Fatoni, menyoroti kondisi BUMD di Indonesia saat ini. Secara umum, total BUMD ada 959 dengan jumlah aset mencapai Rp 854 Triliun. Kondisi ini menjadi asset, namun pengelolaannya justru menunjukkan bahwa BUMD masih banyak yang mengalami kerugian dibandingkan keuntungan.

“Dari BUMD yang ada, yang seluruhnya menguntungkan hanya Bank Perkeditan Rakyat (BPR). Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yang sehat hanya 53%,” jelasnya pada diskusi bertajuk Pencegahan Korupsi di Lingkungan BUMD dengan Penguatan Fungsi dan Pengawasan, Kamis (8/9).

Selain itu, jumlah komisaris atau dewan pengawas dan direksi juga menjadi sorotan. Data Kemendagri menunjukkan bahwa jumlah direksi mencapai 1.768 orang, sementara jumlah komisaris jauh lebih besar hingga mencapai 1.883 orang.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK sekaligus Koordinator Pelaksana Stranas PK, Pahala Nainggolan menyebutkan bahwa jumlah komisaris jangan sampai lebih besar dari direksi.

“Jumlah komisaris dan direksi jangan terbalik. Masa yang mengawas lebih banyak daripada yang kerja? Yang benar hanya di 14 provinsi,” katanya.

Pahala juga menyebutkan bahwa pengawasan diperlukan demi pembenahan di BUMD. Hal ini dilakukan melalui pembentukan Satuan Pengawas Internal (SPI) bagi BUMD yang ada. Sampai saat ini, 239 BUMD belum memiliki SPI dan menyebabkan BUMD merugi dan berada dalam kondisi yang tidak sehat.

Tujuan pembenahan dilakukan adalah demi tercapainya keuntungan dan kesehatan BUMD sebagai badan usaha. Selain itu, penyediaan pelayanan publik yang baik juga menjadi tujuan agar BUMD bisa melayani masyarakat.

“Komitmen Bapak dan Ibu di daerah untuk perbaikan BUMD dibutuhkan,” ujarnya.