Jakarta, Gatra.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah melakukan percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) agar efek ganda dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Tidak hanya dipercepat, evaluasi dalam pelaksanaannya juga terus dilakukan dan dimonitor agar proyek tersebut dapat selesai sesuai dengan dengan hasil yang telah direncanakan.

“Bapak Presiden Joko Widodo memberikan arahan bahwa seluruh PSN ini bermanfaat bagi masyarakat, terutama terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Investasi dalam PSN juga tentu memiliki multiplier effect,” ungkap Ketum Golkar itu, pada Rabu (7/9/2022).

Rapat tersebut juga membahas evaluasi PSN seperti Tol Trans Sumatera, Tol Semarang-Demak, mekanisme pengadaan tanah dengan konsinyasi, kepastian PSN bagi proyek infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN), dan Bendungan Gerak Karangnongko, Tol Tuban-Lamongan-Gresik, pengembangan Bio-fuel, etanol, methanol di Bojonegoro, usulan PSN untuk Terminal Petikemas Muaro Jambi, revitalisasi rumah susun, serta Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS, dan Compression (Pengembangan LNG Tangguh).

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno mengungkapkan pembangunan infrastruktur jalan dan bandara di penjuru tanah air mampu meningkatkan akses yang lebih luas, utamanya di wilayah perbatasan. "Perbatasan sangat diperhatikan oleh pemerintah," ujarnya.

Pembangunan infrastruktur pelabuhan juga terbukti mampu memberikan efek ganda pada kehidupan masyarakat. Djoko mencontohkan wilayah Kabupaten Asmat yang mampu meningkatkan ekonomi daerah dengan adanya tol laut. "Pelabuhan juga, saya ke Asmat, tol laut sudah masuk sana. Makmur Asmat itu," kata Djoko.

Selain akses jalan yang dibangun di wilayah perbatasan, ada juga pembangunan pos lintas batas negara (PLBN) yang nantinya menjadi kantong-kantong kegiatan ekonomi baru.

"PLBN-PLBN itu pusat kegiatan ekonomi yang tumbuh nanti di daerah perbatasan. Asalkan Kemenhub langsung membuat bis perintis. Biar tumbuh ekonominya," beber akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu.

Akses yang semakin mudah juga menjadi pendorong masyarakat untuk bepergian dan secara otomatis menggerakkan ekonomi. "Tolnya saja. Orang di Jawa, penerbangan mahal, orang bisa naik kereta, darat juga bisa. Menyeberang ke Sumatera itu juga banyak orang Jawa naik bis atau bawa mobil sendiri. Karena lebih mudah, lebih mudah aksesnya," tandasnya.

Pandangan berbeda disampaikan Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufiqurrahman mengatakan, Ibukota Negara Baru Nusantara (IKN) tidak akan memberikan multiplier efek dalam mendorong perekonomian Indonesia.

“Kalau bicara PSN kan multiplier effect terhadap ekonomi, IKN kan bukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi in direct, untuk percepatan ekonomi tetapi bagaimana IKN ini bisa menjadi backbone administrasi dan tata kelola negara,” sebut Rizal, Rabu (7/9).

“Saya memandang, IKN akan jadi PSN atau tidak, dalam jangka pendek apalagi menengah tidak akan memberikan akselerasi terhadap pertumbuhan ekonomi kita yang sedang diperjuangkan,“ tambah Rizal.

Kemudian, pemerintah juga perlu mempertimbangkan proyek-proyek infrastruktur yang ada. Misalnya, apakah pembangunan jalan tol trans yang sudah ada, membawa dampak bagi masyarakat sekitar dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

”Pemerintah, seyogyanya infrastruktur tentang kondisi ini mestinya hold dulu, infrastruktur dan evaluasi dampak dan efektivitas dampak dan kebijakan ini,” kata Rizal.

Dia menyontohkan, dengan kondisi sekarang, harga BBM naik, kemudian harga tol trans yang baru umumnya mahal, sehingga perusahaan angkutan barang lebih memilih opsi yang lebih ekonomis.

“Ini akan menjadi dilematis bagi para pengusaha logistik, angkutan darat yang menggunakan fasilitas tol, terutama untuk komoditas strategis, komoditas pangan yang mempengaruhi volatile harga,” tandas Rizal.

Sebelumnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, bahwa Presiden Joko Widodo meminta IKN masuk dalam PSN. Anggaran untuk pembangunan IKN diperkirakan sebesar Rp446 triliun. Dana ini sangat besar, apalagi di tengah kondisi perekonomian baik global maupun nasional.